Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Alpha Research Database, Ferdy Hasiman menilai, Pertamina sangat siap memproduksi dan mendistribusikan BBM rendah sulfur. Kesiapan itu sejalan dengan kebijakan progresif Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk menerapkan Bahan Bakar Minyak (BBM) low sulfur pada sektor transportasi, seperti kendaraan motor dan mobil di seluruh Indonesia.
"Pertamina sangat siap memperlancar kebijakan pemerintah tersebut,” kata Ferdy, dalam keterangannya, Kamis (5/9).
Kesiapan tersebut, lanjut Ferdy, tak lepas dari peran BUMN energi itu yang memang ditugaskan Undang-Undang menyiapkan BBM jenis apapun untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia
Baca juga : Resmi Turun Harga, Ini Dia Daftar Harga Terbaru BBM di Seluruh SPBU Mulai 1 September 2024
"Kilang Pertamina di Balongan menurut informasi sudah siap memproduksi 900 ribu barel per bulan untuk produk diesel rendah sulfur. Pertamina siap menyalurkan produk BBM rendah sulfur baru ini, karena produk BBM low sulfur, selama ini memang sudah diproduksi di kilang Pertamina," jelas Ferdy.
Ferdy mencontohkan BBM low sulfur yang selama ini diproduksi Pertamina, seperti Pertamax Turbo dan Pertamina Dex. Kedua jenis BBM tersebut, imbuhnya, mengandung BBM low sulfur dengan 50 ppm. Pertamina Dex, misalnya, merupakan bahan bakar diesel dengan angka setana (CN) tertinggi yang dijual Pertamina, yaitu CN53 dengan sulfur 50 ppm. Ferdy menyebut, BBM jenis ini bisa menjaga mesin dan meningkatkan power mesin dengan maksimal.
"BBM jenis ini juga bisa menjaga lingkungan dengan emisi gas buang rendah dan sudah setara dengan standar Euro 4. Sementara, produk BBM Dexlite adalah varian bahan bakar diesel yang memiliki CN minimal 51 dan mengandung sulfur maksimal 1.200 ppm. BBM jenis ini juga aman untuk lingkungan hidup," urai Ferdy.
Baca juga : Turun Harga Pertamax, Gan! Berikut Daftar Lengkap Harga Terbaru
Di sisi lain, terkait kebijakan pemerintah itu sendiri, Ferdy menilai positif. Menurutnya, kebijakan pemerintah menerapkan BBM low sulfur merupakan langkah berani dan sangat bijak. "Langkah pemerintah ini perlu disambut baik dan diapresiasi publik di Tanah Air untuk menjaga ekosistem lingkungan hidup yang nyaman untuk kehidupan bermasyarakat,” kata dia.
Begitupun Ferdy mengingatkan, bahwa harga BBM low sulfur memang lebih tinggi dibandingkan dengan BBM yang punya kandungan sulfur lebih banyak. Hal demikian, lanjutnya, harus menjadi pertimbangan penting. Mengapa? Karena jika didistribusikan ke seluruh Indonesia, berdampak terhadap harga BBM yang lebih mahal.
"Jika tidak ingin membebani rakyat miskin dengan harga mahal, pemerintah perlu mengeluarkan dana APBN untuk memberikan subsidi, sehingga harga BBM low sulfur bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia,” lanjutnya.
Baca juga : Duh! Harga Pertamax Naik dari Rp12.950 Jadi Rp13.700 per Liter
Untuk itu, kata Ferdy, kebijakan tersebut tidak perlu berlaku untuk seluruh Indonesia. Alasannya, karena masih banyak daerah di Indonesia yang udaranya bersih dan sehat. Prioritas kebijakan harus dimulai dari daerah yang tinggi polusi, seperti Jakarta. Hal ini penting, imbuh Ferdy, untuk mengurangi beban APBN.
Dari segi distribusi sendiri, Ferdy menyebut Pertamina sudah siap dan akan menjual BBM low sulfur ini. “Pertamina memilih Jakarta sebagai awal penerapan kebijakan tersebut, karena faktor polusi udara Jakarta yang tinggi. Pertamina sudah siap menjual diesel rendah sulfur pada tiga SPBU di Jakarta terlebih dahulu," pungkasnya. (N-2)
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
DI tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa aksi nyata tidak lagi dapat ditunda.
Di salah satu stasiun pengumpul migas, Nadia Silvia menjalankan tugasnya sebagai operator di Stasiun Pengumpul Bambu Besar Pertamina EP Field Subang.
PT Pertamina mengapresiasi dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan Elpiji. Hal itu dilakukan melalui sinergi bersama aparat penegak hukum.
Jaksa Penuntut Umum menuntut lima terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan hukuman penjara antara 6 hingga 12 tahun
Pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan penyesuaian harga tersebut kepada publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved