Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Hilirisasi di Indonesia Perlu Diperbaiki Menyeluruh

M. Ilham Ramadhan Avisena
25/7/2024 20:08
Hilirisasi di Indonesia Perlu Diperbaiki Menyeluruh
Foto udara lokasi smelter nikel milik PT Antam Tbk di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara,(ANTARA FOTO/Andry Denisah)

AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah dinilai perlu diperbaiki secara menyeluruh dan dilakukan riset yang mendalam. Pasalnya, penghiliran komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang dijalankan tak serta merta mengerek kesejahteraan masyarakat sekitar meski tingkat ekonomi wilayah terkait mengalami peningkatan pesat.

“Hilirisasi itu sudah menghasilkan kinerja ekspor yang tinggi sampai US$33 miliar. Tetapi dari sisi pemerataan ketinggalan dan tidak dalam perhatian dan perencanaan pemerintah yang baik. Itu harus diperbaiki secara seksama dan riset yang mendalam,” ujar ekonom senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini saat dihubungi, Kamis (25/7).

Khusus untuk hilirisasi nikel, lanjutnya, izin eksploitasi pertambangan banyak dilakukan untuk perusahaan lokal. Hanya, pabrik-pabrik nikel yang ada justru dikuasai oleh Tiongkok. Dus, devisa dari produk hilirisasi nikel banyak dikantongi oleh orang atau perusahaan dari Negeri Tirai Bambu.

Karenanya, kata Didik, pemerintah harus bisa membenahi persoalan itu. Nilai tambah dari hilirisasi yang dijalankan harus diarahkan sepenuhnya diterima dan dikantongi Indonesia. “Kalau dengan pola sekarang, betul kritik Pak Jusuf Kalla dan Faisal Basri, lebih banyak manfaat untuk perusahaan luar negeri,” pungkasnya. (Mir/Z-7)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya