Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Perusahaan PT Bank Syariah Indonesia Wisnu Sunandar mengungkapkan, perusahaan saat ini dalam kondisi yang cukup baik meski PP Muhammadiyah baru saja menarik dana dalam jumlah besar.
"Saat ini kondisi keuangan perusahaan juga sangat stabil dengan total aset per April 2024 Rp350,67 triliun dengan pertumbuhan secara tahunan 11,94%," ujarnya saat dihubungi, Kamis (6/6).
Kondisi keuangan perusahaan itu ditopang oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp293,2 triliun, atau tumbuh 9,41% secara tahunan. Sementara pembiayaan yang telah dilakukan perusahaan tercatat senilai Rp251,58 triliun, tumbuh 17,94% secara tahunan.
Baca juga : Muhammadiyah: Penarikan Dana dari BSI untuk Hindari Potensi Risiko
Dus, kata Wisnu, posisi Financing to Deposit Ratio (FDR) BSI saat ini berada di posisi 85,72%. "Sehingga kondisi ini cukup ample," ujarnya.
Kinerja perusahaan juga terbilang masih menjanjikan lantaran antusiasme yang cukup tinggi dari pasar atas rencana penerbitan Sustainability Sukuk BSI atau Sukuk Mudharabah Keberlanjutan BSI. Perusahaan mencatat pemesanan (booking) dari investor untuk Sukuk Sustainability BSI sudah mencapai 300% atau sekitar Rp9 triliun.
BSI berencana menerbitkan Sustainability Sukuk sebanyak Rp3 triliun dengan kisaran imbal hasil 6,40% - 7,20% untuk jangka waktu 1, 2 dan 3 tahun dengan masa penawaran awal sejak 14-30 Mei 2024. Sukuk tersebut terdiri dari 3 seri, yaitu seri A dengan jangka waktu 1 tahun, seri B jangka waktu 2 tahun dan seri C jangka waktu 3 tahun.
Baca juga : BEI Diminta Berinovasi dan tak Terjebak di Zona Nyaman
Saat ini dalam proses perizinan tahap akhir OJK. Dana hasil penerbitan sukuk akan digunakan untuk mendukung pembiayaan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).
Penerbitan sukuk ESG itu melengkapi serangkaian aktivitas BSI di pasar modal. Di antaranya rights issue pada 2022, penerbitan surat berharga EBAS-SP SMF-BRIS 01 dan di awal tahun ini Sukuk Sustainability. Apalagi sukuk ESG juga merupakan hal menarik karena beberapa investor kerap menanyakan praktik ESG sebuah perusahaan.
Dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk tersebut akan disalurkan ke pembiayaan yang sudah ada (eksisting), pada kategori KUBL (Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan) dan KUBS (Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial).
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan perseroan, dana yang dihimpun dari penerbitan Sustainability Sukuk BSI sekitar 30-50% akan disalurkan di sektor KUBL. Yaitu untuk kategori energi terbarukan, produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi, serta pengelolaan air limbah yang berkelanjutan.
Sedangkan penyaluran dana untuk kategori KUBS memiliki porsi 50%-70%. Adapun posisi per Maret 2024, portofolio pembiayaan berkelanjutan di BSI mencapai Rp59,19 triliun yang terbagi atas kategori KUBL sebesar Rp12,57 triliun dan KUBS sebesar Rp46,62 triliun. (Mir/Z-7)
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
KETUA Pimpinan Pusat Organisasi Islam Muhammadiyah Anwar Abbas mengimbau masyarakat internasional untuk mengutuk Israel atas pembunuhan yang mereka lakukan terhadap Ismail Haniyeh.
Muhammadiyah berkomitmen menjalankan izin tambang sesuai amar makruf nahi munkar secara elegan dan bermartabat sesuai kepribadian Muhammadiyah.
ISLAM berkemajuan dalam tulisan ini mengacu pada Risalah Islam Berkemajuan (RIB) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang disahkan dalam Muktamar Ke-48 Muhammadiyah di Surakarta.
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi dan menghormati keputusan PP Muhammadiyah yang siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah.
Pemerintah akan mengkaji pelayanan pengelolaan dana kekayaan perusahaan keluarga (family office) sebuah klaster keuangan.
PPATK mencatat aliran dana 5.000 rekening yang diblokir terkait judi online mengalir ke luar negeri.
Pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengizinkan dana pemerintah daerah dipakai untuk pembinaan sepak bola di usia dini.
Anwar Abbas mengatakan penarikan dana jumbo dari PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dilakukan berdasarkan pertimbangan organisasi untuk menghindari munculnya risiko.
Nantinya, kegiatan-kegiatan masyarakat terkait dengan aksi penyelamatan lingkungan yang membutuhkan dana sebesar US$ 1.000 hingga US$50 ribu bisa mengakses tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved