Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai kondisi finansial pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak dalam kondisi baik. Hal ini ditandai dengan mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakilnya Dhonny Rahajoe.
"Kira-kira karena gak bisa mencari uang dan hanya mengandalkan APBN," ujar Bhima dalam diskusi virtual bertajuk Mundurnya Pimpinan Otorita: Bukti IKN Bermasalah?, di Youtube Sahabat ICW, Rabu, 5 Juni 2024.
Bhima menilai Bambang dan Dhonny mendapatkan tekanan yang besar agar mega proyek ini dapat dipamerkan saat upacara 17 Agustus mendatang. Sementara investor tak kunjung menggelontorkan uang.
Baca juga : Otorita IKN dan Alumni Atma Jaya Yogyakarta Sosialisasi Pengelolaan Gedung IKN
"Ya mau gak mau (mereka) dianggap tidak performa," jelasnya.
Ia meyakini pemerintahan selanjutnya akan terbebani dalam melanjutkan pembangunan IKN. Jika pembangunan terus menggantungkan pada APBN.
"IKN menjadi legacy dan beban kepada menteri keuangan selanjutnya dan bisa ganggu implementasi program kampanye," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Pratikno mengatakan telah memberhentikan dengan hormat Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. Keduanya telah menyerahkan surat permohonan pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden segera mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Plt Wakil Kepala Otorita IKN. (Z-7)
Keluarga Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta menggelar seminar nasional bertajuk Beyond Construction in Indonesia (Operation and Maintaining Infrastructure in Ibu Kota Nusantara).
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Kepastian anggaran menyusul terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pemerintah pusat.
Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal Otorita IKN memprioritaskan penanganan terhadap berbagai bentuk aktivitas ilegal seperti penambangan, pembukaan lahan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus mencerminkan arah baru pembangunan Indonesia.
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved