Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey mengatakan bahwa iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang nantinya memotong gaji karyawan 2,5 persen akan menurunkan daya beli masyarakat.
"Karena perhitungannya adalah berapapun yang dipotong pasti mengurangi belanja, teori sederhana lah. Pengurangan belanja, konsumsi turun. Konsumsi turun, artinya growth of economy juga akan turun," kata Roy di Jakarta pada Senin (3/6).
Roy menyebut bahwa, saat ini iuran Tapera perlu dikaji lebih lanjut dan tidak dibebankan ke masyarakat di momentum saat ini yang mana kondisi saat geopolitik di dunia belum selesai.
Baca juga : Kenaikan BI Rate Tak Berdampak pada Sektor Properti Asal Perbankan Jaga Hal Ini
"Ini harga minyak sudah naik US$2 dollar. Dari US$83 sekarang US$85 per barel. Kalau naik terus itu berkorelasi dengan (harga) minyak kita. Karena minyak kita ini kan kilangnya di luar, jadi kita harus mengikuti (harga) minyak luar. Masih ada defisit supply chain selingga harga bahan pokok masih fluktuasi naik," ungkapnya.
Beban-beban yang terjadi itu, lanjut dia, akan mengurangi daya beli masyarakat. Di sisi lain, Roy mengingatkan bahwa BI rate saat ini masih di angka yang tinggi yaitu 6,25 persen.
"Ini berpengaruh pada suku bunga pinjaman kita, KPR, cicilan motor mobil. Makanya kita bilang BI rate jangan konstan di angka itu, setiap 3 bulan dikaji lah BI Rate itu. Karena kalau BI Rate naik, bunga juga naik, karena kewajiban deposito/tabungan pasti naik. Dan itu akan mengeluarkan tambahan biaya dan mengurangi daya beli," pungkasnya. (Fal/Z-7)
KirimAja dan Aprindo resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama peningkatan layanan logistik terintegrasi.
KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey meminta pemerintah agar tidak mempersulit impor bahan baku dan bahan penolong produksi.
KETUA APRINDO Roy N Mandey menegaskan bahwa saat ini pembelian beras yang dibatasi hanya 5 kilogram dan maksimal sebanyak 2 pack adalah beras komersial swasta.
KEPALA Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyesuaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras baik dari Bulog sampai ke pasar ritel.
Ketum Aprindo Roy Nicholas Mandey meminta pemerintah segera hadir dan menentukan sikap atas seruan memboikot produk yang diduga masyarakat berafiliasi dengan Israel.
Terkenal dengan salah satu kawasan industri terbesar, daya beli masyarakat Cikarang rupanya mampu bersaing.
Ketum APPBI Alphonzus Widjaja meminta kepada pemerintah untuk menunda kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari yang sebelumnya 11 persen menjadi 12 persen.
PEMERINTAH diminta untuk membatalkan penetapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di 2025.
KETUA pengurus harian YLKI Tulus Abadi berpendapat dengan naiknya harga Minyakita, akan menggerus daya beli masyarakat. Harga eceran tertinggi (HET) dibanderol menjadi Rp15.700 per liter
ANALIS kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani berpendapat dengan suku bunga acuan atau BI Rate yang kembali ditahan pada posisi 6,25% pada Juli 2024 dapat menjaga daya beli masyarakat.
ASOSIASI Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BP PTSI) rekomendasikan pemerintah agar ikut serta mengembangkan perguruan tinggi swasta dari berbagai upaya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved