Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH telah mengucurkan dana senilai Rp569 triliun untuk mengimplementasikan agenda perubahan iklim. Dana tersebut merupakan kumulatif kucuran yang dilakukan sejak 2016 hingga 2022.
"Secara kumulatif belanja pemerintah pusat untuk aksi perubahan iklim mencapai Rp569 triliun sejak 2016 hingga 2022," ujar Kepala Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Boby Wahyu Hernawan dalam taklimat media di Bogor, Rabu (29/5).
Dus, secara rerata, setiap tahunnya pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk perubahan iklim sekitar Rp81,3 triliun. Kata Boby, itu setara 3,5% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.
Baca juga : Gelar Earth Hour, Swiss-Belcourt Bogor Padamkan Listrik Selama 1 Jam, Wujud Kepedulian Masa Depan Bumi
Dana untuk aksi perubahan iklim itu dialokasikan dengan skema Climate Budget Tagging (CBT) atau penandaan anggaran. Apa yang dilakukan Indonesia juga disebut menjadi yang paling baik dibanding banyak negara dalam hal perwujudan aksi perubahan iklim.
Dari total dana tersebut 58,4% atau setara Rp332,84 triliun digunakan untuk aksi mitigasi perubahan iklim. Aksi mitigasi tersebut ialah melalui upaya penurunan emisi gas rumah kaca yang dilakukan dengan mendorong industri hijau, pengelolaan limbah, energi, dan transportasi.
Kemudian 37,6% atau setara Rp214,2 triliun dialokasikan untuk aksi adaptasi perubahan iklim. Aksi tersebut mencakup penurunan kerentanan, peningkatan kapasitas adaptif dan pengurangan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim.
Sementara 3,9% atau Rp22,4 triliun dialokasikan untuk aksi co-benefit perubahan iklim dengan output kegiatan mitigasi dan adaptasi secara bersamaan di sektor kehutanan, pertanian, kelautan, dan pesisir.
Namun Boby mengatakan, sejauh ini pemerintah belum bisa memastikan efektivitas dari CBT yang dilakukan. Saat ini pemerintah masih berupaya mengintegrasikan data untuk mengetahui seberapa besar peranan setiap rupiah yang dikeluarkan terhadap penurunan emisi karbon. (Z-6)
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Industri kelapa sawit turut memberikan multiplier effect positif terhadap perekonomian daerah serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani, pelaku UMKM, hingga masyarakat.
Tak hanya seluruh fasilitas produksi TMMIN yang berlokasi di Karawang Jawa Barat dan Sunter berhasil mendapatkan Proper Emas dan Proper Hijau, pada Proper 2026 ini
MEMASUKI awal 2026, transformasi industri menuju operasional rendah karbon bukan lagi pilihan, melainkan prasyarat untuk menjaga daya saing di pasar global.
Alkindo Mitraraya menjadi pabrik percontohan di wilayah Tangerang karena menerapkan prinsip perusahaan hijau (green company) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
PT TBS Energi Utama Tbk (TBS) mengumumkan kinerja keuangan dan capaian strategis untuk kuartal III tahun 2025.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang terus memperkuat kontribusinya terhadap upaya Indonesia dalam menarik investasi hijau di kancah global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved