Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
LANGKAH pemerintah mempertahankan subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan solusi temporer. Kenaikan harga minyak dunia pada akhirnya hanya akan menyisakan dua opsi bagi pengambil kebijakan, yaitu menambah kuota subsidi atau menaikkan harga bensin.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira saat diminta pandangannya perihal keputusan pemerintah mempertahankan subsidi BBM hingga Juni 2024. "Begitu harga minyak naik lebih dari 7% sampai 9% dibanding harga tahun lalu dan rupiah melemah makin dalam, tidak ada opsi selain kurangi kuota atau harga dinaikkan," kata dia.
Dua opsi yang ada, kata Bhima, juga bukan pilihan yang tak membawa dampak ikutan. Jika kuota subsidi BBM ditambah, otomatis anggaran belanja subsidi harus diperbesar dan menambah beban fiskal.
Baca juga : Motoris Bantu Pemudik Kehabisan Bensin Imbas Macet Arus Balik
Sementara jika kuota subsidi BBM dikurangi, atau menaikkan harga, dampak akan terasa langsung kepada masyarakat. Salah satu yang sering terjadi akibat pengurangan kuota subsidi ialah mengularnya antrean dan kenaikan harga-harga kebutuhan lain.
Namun besar kemungkinan pemerintah bakal mengambil opsi mengurangi kuota subsidi BBM alias menaikkan harga bensin. Pasalnya, sejauh ini tak ada gelagat dari pengambil kebijakan untuk mempertahankan subsidi BBM lebih lama.
"Kalau pemerintah memang ingin menahan harga BBM, konsekuensinya perlu segera buat APBN perubahan untuk menggeser berbagai belanja ke penambahan subsidi energi. Sampai sejauh ini pun belum ada obrolan APBN perubahan," kata Bhima.
Baca juga : Lonjakan Harga Minyak Dunia Melonjak, Pertamina Jamin Harga BBM Stabil
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejauh ini pemerintah telah bulat untuk mempertahankan subsidi BBM hingga Juni 2024. Itu diambil meski saat ini harga minyak dunia mengalami kenaikan imbas meningkatnya tensi geopolitik Iran-Israel.
Pemerintah juga sudah mengaku mempertahankan subsidi bakal menambah beban keuangan negara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan, setiap kenaikan harga minyak per US$1 akan berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi untuk BBM di dalam negeri sekitar Rp3,5 triliun-Rp4 triliun.
Kondisi itu juga kian menantang lantaran nilai tukar rupiah tengah mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan itu berimbas pada biaya impor yang akan meningkat lebih tinggi. (Z-2)
SEKRETARIS Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan stabilitas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tetap terjaga dan terkendali.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu menilai PT Pertamina (Persero) masih memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk menanggung selisih harga BBM.
KABAR rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang diisukan mulai berlaku per 1 April 2026 memicu kepanikan warga di Kabupaten Sidoarjo.
Distribusi BBM dipastikan aman selama mudik Lebaran 2026 dengan armada tangki, SPBU kantong, dan sistem pengendalian distribusi terintegrasi di seluruh Indonesia.
Melalui sistem RTC, aktivitas penyaluran energi dipantau secara digital guna memastikan operasional mobil tangki berjalan sesuai standar keselamatan dan keamanan operasional perusahaan.
PT Pertamina (Persero) memprediksi konsumsi BBM akan meningkat sebesar 7,6% pada arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/26.
Berkaca kepada teori ekonomi, katanya, subsidi yang diberikan kepada komoditas itu sampai kapanpun pasti akan ada celah pemanfaatan.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved