Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan, Sri Mulyani, buka suara soal rencana program makan siang gratis oleh calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut belum ada anggaran untuk program makan siang gratis di APBN 2024.
Sri Mulyani menyebut pihaknya bukan menghindar ketika ditanyakan soal anggaran tentang makan siang gratis. Sri Mulyani mengaku tidak bisa menjawab karena program makan siang gratis belum ada di rancangan APBN 2024.
“Kami nggak menjawab karena di APBN kita belum ada. Di 2024 kan tidak ada, kalau ini adalah untuk pemerintah yang baru, bapak dan ibu sekalian kan juga paham bahwa siklus APBN, kami nanti ke ibu bapak sekalian mulai dari KEM PPKF, itu sudah ada postur besarnya belum sampai pada detail siapa belanja apa, bentuknya apa apalagi kalau ambil BOS, ya enggak lah, belum,” terang Sri Mulyani, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3).
Baca juga : Jawaban Sri Mulyani saat Ditanya soal Program Makan Siang
Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa saat ini adalah masa pemerintahan transisi jelang kepemimpinan pemerintahan baru. Dengan begitu, belum ada anggaran yang dialokasikan untuk program baru yang direncanakan oleh calon presiden yang berpotensi menang di pemilu, seperti program makan siang gratis.
“Kita akan membantu untuk mendesain APBN transisi itu dengan etikanya, saya harus sampaikan ke kabinet, pada bulan ini saya harus disampaikan ke DPR. Nanti UU APBN 2025 kan baru disampaikan bapak presiden yang sekarang tanggal 16 Agustus. Tapi nanti pelaksanaannya untuk pemerintah baru,” tuturnya.
“Nah ini perlu ada fatsun politik dan komunikasi politik yang kita coba jaga secara proper lah ya Pak. Namun kami menyadari, makanya kami nggak akan menyampaikan apa-apa,” tambahnya.
(Z-9)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
RIBUAN warga dari berbagai daerah beramai-ramai memet (memanen) ikan di kolam Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Minggu (21/7).
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved