Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH mengungkapkan, program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum masuk dalam penganggaran yang sedang dibahas dan disusun oleh pemerintah.
Itu karena keputusan final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum keluar dan masih banyak pertimbangan lain yang dikaji oleh pemerintah.
"Tahun ini ada isu makan gratis, kita ini melakukan antisipasi. Kita lakukan persiapan, tapi belum memasukkannya. Kita masih menunggu proses-prosesnya," ujar Deputi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Garbera di kantornya, Jakarta, Rabu (6/3).
Baca juga : Anggaran Subsidi Pangan di Banyumas dari APBD
Pemerintah, kata dia, mempertimbangkan banyak hal dan faktor dalam penyusunan anggaran. Dari sisi pangan, misalnya, pemerintah masih fokus pada upaya swasembada gula, beras, dan sejumlah bahan pangan lainnya.
Belum lagi permasalahan pupuk yang saat ini mengalami kenaikan harga masih menjadi perhatian utama pemerintah agar produktivitas pertanian dapat meningkat. "Pupuk ini sedang kita revitalisasi lagi bagaimana untuk kebijakan pupuk bersubsidi. Kemudian terkait dengan sarana prasarana, mekanisasi, pengairan, itu coba kita lihat lagi semua," kata Dida.
Jika pun nantinya program makan siang gratis itu berjalan, lanjut Dida, pemerintah juga pasti akan menimbang besaran biaya yang akan dikeluarkan. Terlebih belakangan ini harga-harga pangan tengah mengalami kenaikan.
Namun sejauh ini, pemerintah disebut sama sekali belum membahas mengenai mekanisme, penganggaran dan hal-hal detail yang terkait dengan program makan siang gratis. Pembahasan baru dilakukan sebagai bentuk antisipasi seperti penyusunan anggaran setiap tahunnya.
"Itu masih dalam tahap kajian. Tapi itu selalu jadi hal-hal, bukan hanya makan gratis, tapi setiap tahun, ada isu apa pun tetap jadi pertimbangan kita dalam mengalokasikan anggaran. Jadi isu-isu yang memang akan berdampak itu dipertimbangkan," kata Dida. (Mir/Z-7)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Aspek kuantitas anggaran harus dibarengi dengan kualitas penempatan alokasi yang jelas dan tepat sasaran.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
PEMERINTAH perlu merespon dengan cepat terkait situasi yang kian memanas di Timur Tengah.
Azis mengusulkan pemerintah provinsi memetakan prioritas layanan dasar agar kabupaten/kota memiliki rujukan yang sama dalam memperbaiki titik kerusakan paling mendesak.
Belanja negara tumbuh signifikan sebesar 25 persen, sementara pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun dengan pertumbuhan di kisaran satu digit.
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved