Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH mengungkapkan, program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum masuk dalam penganggaran yang sedang dibahas dan disusun oleh pemerintah.
Itu karena keputusan final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum keluar dan masih banyak pertimbangan lain yang dikaji oleh pemerintah.
"Tahun ini ada isu makan gratis, kita ini melakukan antisipasi. Kita lakukan persiapan, tapi belum memasukkannya. Kita masih menunggu proses-prosesnya," ujar Deputi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Garbera di kantornya, Jakarta, Rabu (6/3).
Baca juga : Anggaran Subsidi Pangan di Banyumas dari APBD
Pemerintah, kata dia, mempertimbangkan banyak hal dan faktor dalam penyusunan anggaran. Dari sisi pangan, misalnya, pemerintah masih fokus pada upaya swasembada gula, beras, dan sejumlah bahan pangan lainnya.
Belum lagi permasalahan pupuk yang saat ini mengalami kenaikan harga masih menjadi perhatian utama pemerintah agar produktivitas pertanian dapat meningkat. "Pupuk ini sedang kita revitalisasi lagi bagaimana untuk kebijakan pupuk bersubsidi. Kemudian terkait dengan sarana prasarana, mekanisasi, pengairan, itu coba kita lihat lagi semua," kata Dida.
Jika pun nantinya program makan siang gratis itu berjalan, lanjut Dida, pemerintah juga pasti akan menimbang besaran biaya yang akan dikeluarkan. Terlebih belakangan ini harga-harga pangan tengah mengalami kenaikan.
Namun sejauh ini, pemerintah disebut sama sekali belum membahas mengenai mekanisme, penganggaran dan hal-hal detail yang terkait dengan program makan siang gratis. Pembahasan baru dilakukan sebagai bentuk antisipasi seperti penyusunan anggaran setiap tahunnya.
"Itu masih dalam tahap kajian. Tapi itu selalu jadi hal-hal, bukan hanya makan gratis, tapi setiap tahun, ada isu apa pun tetap jadi pertimbangan kita dalam mengalokasikan anggaran. Jadi isu-isu yang memang akan berdampak itu dipertimbangkan," kata Dida. (Mir/Z-7)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai pengawasan anggaran dan distribusi dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara ketat
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Anggaran makan bergizi gratis yang merupakan program gagasan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sempat ramai diperbincangkan
Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan didorong untuk direvisi untuk pemerataan pendidikan gratis di tingkat SD hingga SMA.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas menjadi Rp7.500 per anak. Anggaran tersebut akan berbeda setiap daerah.
SAAT ini ramai diperbincangkan mengenai program makan siang gratis atau makan bergizi gratis dari presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved