Ombudsman Ingatkan Jangan Sampai RI Kewalahan Impor Beras seperti Krisis 1997

ANGGOTA Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika meminta pemerintah melakukan mitigasi serius untuk menjaga ketersediaan stok beras. Jangan sampai, pemerintah kewalahan mengimpor beras saat krisis 1997/1998 terjadi.

Tahun ini, pemerintah berencana mengimpor beras hingga 3,6 juta ton. Jumlah tersebut, kata Yeka, bisa bertambah bila pemerintah tidak memiliki contingency plan atau rencana alternatif yang sengaja dirancang untuk mengantisipasi kelangkaan stok beras.

"Pemerintah harus memiliki contingency plan. Jangan hanya mengandalkan (impor) yang 3,6 juta ton. Kita punya lesson learned (pembelajaran) waktu 1997 yang impor beras sampai 6 juta ton lebih. Jangan sampai itu terjadi lagi," ujar Yeka di Kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (28/2).

Baca juga : Impor Beras di Januari 2024 Capai 443 Ribu Ton

Meski, stok beras pemerintah dipastikan aman sampai momentum Lebaran dan pertengahan 2024, pemerintah diminta tidak berdiam diri. Perum Bulog harus terus berupaya untuk memperbesar stok beras dalam negeri dengan memanfaatkan produksi beras dari panen raya. Yeka juga mendorong Bulog terus menggulirkan beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) ke pasar maupun ke ritel modern.

"Pemerintah harus cari sumber-sumber beras mulai sekarang jangan diam saja. Beras SPHP tetap diguyur. Nah, sambil lihat panen yang masuk. Jangan panen masuk, SPHP disetop," ungkapnya.

Untuk memastikan pemenuhan kebutuhan beras di dalam negeri, pemerintah juga diminta untuk tidak fokus mengimpor ke satu atau dua negara saja. Pasalnya, ketika India memperpanjang setop ekspor beras hingga 2024, bisa mengguncang pasokan beras di Indonesia.

Baca juga : 498 Ton Beras Impor Masuk Lamongan

"Bulog harus berkomunikasi dengan para pelaku-pelaku usaha atau trader di sejumlah negara. Jangan kita terlambat dalam mengantisipasi itu, sehingga impor kita terlambat juga," imbuh Yeka.

Selain itu, Anggota Ombudsman itu juga menyebut harga beras premium saat ini tidak wajar alias mengalami kenaikan harga yang tinggi. Harga beras premium di pasar telah menembus Rp18 ribu-Rp20 ribu per kilogram (kg). Rendahnya produksi beras nasional akibat El Nino dianggap menjadi ancaman serius ketahanan pangan nasional. Dari catatan Badan Pangan Nasional (Bapanas) defisit beras nasional mencapai 2,8 juta ton pada Januari hingga Februari 2024.

"Menurut saya harga beras sekarang ini naik diluar kewajaran. Persoalan produksi ini mestinya ditanggapi serius untuk dimitigasi tahun ini agar jangan sampai terjadi lebih parah lagi," pungkas Yeka. (Z-4)