Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 harus disiapkan untuk mengakomodasi program-program presiden terpilih. Hal itu menjadi salah satu poin yang disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna terkait persiapan kebijakan fiskal di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).
"Rencana kerja pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembagunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil pilpres 2024," ujar Jokowi.
Sambil menunggu hasil perhitungan resmi pilpres 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), presiden meminta APBN 2025 ikut disiapkan.
Baca juga : Interpelasi Jadi Rujukan Awal untuk Pemakzulan Jokowi
"Karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," ucapnya.
Presiden juga menekankan di tengah ketidakpastian situasi global, kerangka ekonomi makro perlu disesuaikan. Ia pun mewanti-wanti karena sejumlah negara seperti Jepang dan Inggris mulai memasuki resesi.
"Sehingga antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehati-hatian tapi optimisme. Kredibilitas juga harus tetap kita jaga. Lakukan penajaman fokus pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan plan jika ada gejolak dan krisis," tandasnya. (Z-11)
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved