Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KASUS Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal tahun ini ternyata merupakan langkah yang diambil OJK dalam hal penguatan BPR-BPR yang ada di Indonesia.
"Itu bagian dari upaya OJK untuk melakukan penguatan BPR sesuai dengan Undang-Undang (UU) P2SK, baik itu dari aspek kelembagaan, kinerja, SDM, dan integritas," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae saat dihubungi pada Sabtu (27/1).
Baca juga: OJK Perkuat Perusahaan Modal Ventura Dorong UMKM dan Perekonomian Nasional
Adapun langkah yang dilakukan OJK adalah memulai dengan menutup BPR-BPR yang memiliki masalah struktural seperti manajemen perusahaan yang kurang baik dan fraud, karena dua hal tersebut adalah faktor penyebab utama di baliknya bangkrutnya sejumlah BPR.
"Disamping itu OJK juga sudah memperkenalkan konsep satu pemilik satu BPR dengan melakukan merger BPR-BPR yang dimiliki oleh satu orang," jelas Dian.
Baca juga: LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah BPRS Mojo Artho
Selanjutnya, ujar Dian, OJK juga akan mendorong melakukan merger kepada BPR-BPR yang tidak mampu memenuhi modal minimum.
"BPR-BPR ini akan terus diperkuat agar pada kondisi tertentu dapat ikut serta dalam sistem pembayaran dan masuk bursa saham," pungkasnya.
OJK mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumber Artha Waru Agung yang beralamat di Jalan Raya Wadung Asri Nomor 70A, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
MENGAWALI perjalanan sebagai Bank Perekonomian Rakyat (BPR), KoinWorks Bank bertransformasi menjadi bank digital (BPR) di Indonesia yang semakin mudah diakses pengguna
Dana Pihak Ketiga (DPK) yang sudah terakumulasi di DepositoBPR by Komunal, yang mencapai Rp8 triliun.
OJK melakukannya melalui kerangka pengaturan, pengawasan, dan perizinan yang lebih terintegrasi
Roadmap tersebut merupakan landasan kebijakan untuk mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas,
Masyarakat harus dapat melakukan Investasi Cerdas di Era 4.0.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, pihaknya tidak perlu mengeluarkan peraturan baru untuk memberikan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menyatakan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan peningkatan batas maksimum pinjaman fintech lending untuk sektor produktif menjadi Rp10 miliar.
BRI Insurance berhasil menorehkan prestasi dengan memboyong tiga penghargaan di acara 25th Insurance Award 2024.
OJK mengungkapkan total tabungan di program Satu Pelajar Satu Rekening (Kejar) mencapai Rp32,84 triliun. Jumlah ini berasal dari 57,05 juta peserta.
Sejumlah perusahaan sudah memiliki syarat yang cukup untuk terjun ke bursa, baik dari sisi keuangan maupun tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved