Menhan Prabowo Subianto Dinilai Melenceng Terlalu Jauh

DIREKTUR Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritisi kinerja Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang cawe-cawe dalam proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall di kawasan pesisir pantai utara (pantura) Pulau Jawa.

Bhima menegaskan seharusnya Menhan tidak menyimpang dalam menjalankan program kerja utamanya. Pasalnya, proyek giant sea wall itu dinilai tidak berkaitan dengan aspek pertahanan negara. 

Seperti diketahui, Prabowo mengakui mendukung proyek tersebut. Ia menggagas Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai Dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall) di Jakarta, Rabu (10/1). Acara ini digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian.

Baca juga : Kemenko Perekonomian Sosialisasikan Capaian Sewindu PSN

"Kalau dia kapasitasnya sebagai menhan, pekerjaan utama menyangkut isu-isu pertahanan. Jangan terlalu melenceng jauh terkait keterlibatan dalam satu proyek," tegas Bhima saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (10/1).

Menurutnya, pembangunan giant sea wall bisa ditangani dengan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bhima mengatakan dengan Prabowo ikut campur dalam pembangunan proyek strategis nasional (PSN) itu, mencerminkan tidak adanya fokus untuk menyelesaikan pekerjaan utama sebagai menhan.

"Di awal menjabat juga, menhan mengurusi soal food estate. Ini kan tidak sesuai tugas utama dia. Publik pun akan menilai kinerja menteri-menteri yang bekerja di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi)," ucap ekonom tersebut.

Baca juga : Dirjen KKP Tinjau Perkembangan Pesanan Senapan Mesin dari Pindad

Di tahun politik, Bhima mendesak menteri-menteri kabinet Indonesia Maju yang terlibat dalam Pemilu 2024 untuk bisa mengajukan cuti terlebih dahulu. Hal ini agar tidak menyelewengkan fasilitas negara saat berkampanye.

"Saat ini beberapa menteri sibuk akrobat kampanye. Jangan sampai ada penunggang politik di pemerintahan sekarang," pungkasnya. (Ins/Z-7)

Baca juga : Menko Airlangga Jelaskan Beberapa Proyek Strategis Nasional Dihentikan