Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TIM sukses (timses) calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan timses capres-cawapres 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md mendukung rencana moratorium fasilitas pengolahan hasil tambang (smelter) nikel. Hal ini sebagai langkah menjaga ketersediaan cadangan bijih nikel.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo -Gibran, Eddy Soeparno menuturkan jika tidak ada penangguhan izin usaha smelter, maka cadangan bijih nikel akan habis.
Ia mencatat kebutuhan bijih nikel yang memiliki kadar tinggi sebesar 1,7% akan terkuras habis dalam kurun waktu selama 10 tahun ke depan. Sedangkan, bijih nikel dengan kadar 1,5% diperkirakan lesap dalam waktu 15 tahun ke depan.
Baca juga : Korban Jiwa Ledakan Smelter di Morowali Jadi 21 Orang
"Jika izin usaha smelter tidak dimoratorium, nanti kurun waktu 10-15 tahun nikel kita akan habis bila dieksplorasi terus," ujar Eddy dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa (9/1).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan pentingnya moratorium smelter nikel untuk keberlanjutan operasi produksi dari turunan nikel, salah satunya bisa terus memproduksi bahan baku baterai kendaraan listrik di Tanah Air.
Baca juga : Polisi Segera Tetapkan Tersangka Ledakan Smelter Nikel Morowali
"Jangan sampai pada saat kita baru menguasai teknologi pembuatan baterai, tapi bahan bakunya sudah habis," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu.
Selain itu, Eddy menuturkan pasangan calon (paslon) 02 akan menyinkronkan perizinan usaha smelter nikel. Hal ini diupayakan untuk membatasi izin smelter nikel.
"Jangan sampai Kementerian Perindustrian mengeluarkan izin smelter terus menerus, tapi cadangan nikel akan habis. Yang mengetahui ketahanan cadangan nikel kan Kementerian ESDM. Kita akan lakukan sinkronasi untuk izin usaha smelter," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, juru bicara paslon 03 Edi Sutrisno juga mengemukakan Ganjar-Mahfud akan melakukan moratorium smelter nikel. Ia menyebut pemerintah harus bisa mengoptimalkan pemanfaatan cadangan logam nikel Indonesia yang ditaksir mencapai 21 juta ton atau setara 22% dari total cadangan nikel global.
"Kalau kita hari ini eksploitasi habis-habisan, ya jangan-jangan dalam 20 tahun ke depan sudah selesai cadangan nikelnya. Kita akan pastikan ada moratorium smelter," tegasnya.
Edi menuturkan paslon Ganjar-Mahfud akan tegas mengawasi perizinan usaha smelter nikel dengan menguatkan regulasi dan melakukan audit di kementerian terkait dan perusahaan yang mengelola bahan mineral itu.
"Kita perlu melakukan perbaikan di kementerian-kementerian dengan audit dan menguatkan pengadaan hukum. Jangan nanti perizinan tanpa audit di awal dan jangan juga perizinan tidak direviu," ucapnya.
Evaluasi Smelter
Juru bicara paslon 01 Anies Baswedan--Muhaimin Iskandar, Irvan Pulungan menyampaikan pihaknya tidak tergesa-gesa menangguhkan izin operasi smelter nikel ke depannya. Anies-Amin, katanya, akan mengutamakan evaluasi secara komprehensif mengenai izin usaha smelter nikel yang ada di Tanah Air.
"Kami berkomitmen melakukan evaluasi komprehensif beroperasinya smelter-smelter tersebut dan kemudian mengambil keputusan apakah dimoritarium atau bagaimana," terangnya.
Menurut Irvan dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh, akan didapati kepastian permasalahan utama terhadap pengoperasian smelter nikel yang kerap menimbulkan masalah, seperti kecelakaan kerja.
"Kita bekerja berbasis pada data dan fakta yang terjadi. Pemeriksaan bukan ke satu perusahaan smelter yang terafiliasi dengan negara lain, tapi semuanya," pungkasnya. (Z-5)
MMP sebagai bagian dari MMS Group Indonesia selalu berkomitmen kepada prinsip bisnis berkelanjutan.
Pemerintah perlu memiliki tim hukum yang andal untuk menangani persoalan gugatan yang diajukan Uni Eropa di Dispute Settlement Body terkait larangan ekspor bijih nikel.
MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku tidak tahu-menahu soal temuan KPK
KEBIJAKAN Pemerintah Indonesia soal larangan ekspor mineral mentah terus memunculkan polemik. Pemerintah pun diminta tegas menjalankan
ANTAM akan memperkuat hilirisasi mineral lewat proyek pembangunan pabrik feronikel berkapasitas 13.500 ton nikel per tahun di Halmahera Timur, Kepulauan Maluku.
Anak perusahaan MMS Group Indonesia ini aktif dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar operasional smelter nikel MMP.
Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik di Jakarta. Kesiapan sarana dan prasarana serta keamanan di Jakarta jauh lebih baik dan lengkap dibandingkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Rusia.
Prabowo dalam pertemuannya dengan Putin juga menyampaikan minatnya untuk mengirim lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan di universitas-universitas Rusia.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved