Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
UPAYA memperlancar proses perizinan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus diikuti dukungan pembiayaan dan pemasaran yang mumpuni agar langkah meningkatkan kinerja ekonomi rakyat itu dapat konsisten diwujudkan.
"Sektor UMKM yang merupakan salah satu andalan perekonomian nasional harus menjadi perhatian bersama dalam upaya konsisten meningkatkan sektor ekonomi rakyat," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/12).
Laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan total Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terbit per 27 November 2023, mencapai 6,59 juta NIB. Sebesar 96,2% di antaranya diberikan kepada unit usaha mikro.
Bank Indonesia mencatat, UMKM memiliki peran sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tetapi masih menghadapi tantangan seperti terbatasnya akses dalam pembiayaan, kesiapan digital, dan akses pemasaran.
Menurut Lestari, dukungan secara menyeluruh terhadap sektor UMKM sangat diperlukan agar upaya membangkitkan ekonomi kerakyatan dapat segera direalisasikan.
Baca juga:
> PT PII Kembangkan Rumah Oleh-Oleh Situbondo Bantu UMKM
> UMKM Didorong Lakukan Optimalisasi Teknologi Digital agar Bisa Bersaing
Rerie, sapaan akrab Lestari mendorong agar kementerian dan lembaga membangun sinergi dengan baik agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan sektor UMKM untuk bertumbuh.
Catatan Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini Indonesia baru mencapai rasio kewirausahaan sebesar 3,47%.
Jika dibandingkan dengan Singapura yang penduduknya sekitar 5 juta, tambah dia, jumlah pengusahanya sudah mencapai 8,6% dari total populasi. Sedangkan Malaysia dan Thailand sudah di atas 4%, bahkan di negara maju rata-rata sudah 10%-12% pelaku usaha dari populasi penduduk.
Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu menerjemahkan setiap kebijakan di sektor UMKM tersebut dengan baik, agar semangat wirausaha masyarakat dapat terus ditumbuhkan.
Karena, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dengan semakin banyaknya jumlah pelaku usaha di tanah air, berpotensi menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan perekonomian nasional. (Z-6)
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto, memberikan tanggapan terkait isu kebijakan ekstensifikasi cukai.
Salah satu upaya yang ditempuh ialah dengan mendorong pengembangan UMKM setempat.
Senator JD Vance, calon wakil presiden dari Donal Trump, berbicara tentang masa kecilnya dan mengkritik kebijakan Presiden Joe Biden.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Organisasi PPIR sendiri adalah rumah bagi para purnawirawan TNI yang sepaham dengan visi Prabowo dalam memajukan bangsa dan negara.
Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi menyampaikan kekhawatirannya terhadap eksekusi kebijakan kesehatan yang dinilai masih semrawut dan tidak tepat sasaran.
Sebanyak 698 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada rentang Januari-Juli 2024.
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
DORONG produktivitas sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan peran ekonomi rakyat dalam menopang ekonomi nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved