Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ASOSIASI Fintech Indonesia (Aftech) kembali menggelar Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) edisi kelima dan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2023.
Acara ini diselenggarakan selama dua hari pada 23 – 24 November 2023 di Kota Kasablanka Hall, Jakarta.
Pelaksanaan IFSE yang mengusung tema Accelerating Growth: Promoting Sustainable Integration and Collaboration for A Stronger Digital Economy ini dihadiri Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.
Baca juga: Selain Pendanaan, Layanan Fintech P2P Bantu Pelaku Usaha Atur Keuangan
Selain itu, hadir pula Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Hasan Fawzi, Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia Budi Gandasoebrata, dan perwakilan asosiasi di sektor keuangan digital serta pelaku usaha seperti aplikasi PINTU yang bergerak di bidang aset digital crypto.
Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto pada penyampaian laporan kegiatan di IFSE mengungkapkan, “Misi kita bersama adalah mendorong solusi fintech semakin inklusi dan dekat dengan masyarakat."
"Kegiatan ini merupakan upaya bersama OJK, Aftech, AFSI dan AFPI dalam memfasilitasi forum pertemuan pimpinan lembaga keuangan, asosiasi pegiat fintech, dan seluruh ekosistem fintech di Indonesia," kata Hasan dalam keterangan, Jumat (24/11).
Baca juga: Fintech P2P Lending Dorong Pertumbuhan dan Inklusi Keuangan Bagi UMKM
Sepanjang Bulan Fintech Nasional (BFN) 2023, Aftech telah menyelenggarakan lebih dari 210 program, 120 lowongan pekerjaan, dan 77 kegiatan edukasi dan literasi yang berfokus pada fintech dan ekosistem keuangan digital.
"Program ini diharapkan mendorong adopsi fintech dan meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan, manfaat, serta risiko penggunaan fintech,” kata Hasan.
PINTU Apresiasi Pelaksanaan IFSE 2023
Malikulkusno (Dimas) Utomo, General Counsel PINTU mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan IFSE kelima,
“Aftech memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan industri keuangan digital di Indonesia," katanya.
"Literasi dan inklusi keuangan yang menjadi fokus Aftech melalui berbagai rangkaian program yang dihadirkan menjadi bukti nyata keseriusannya untuk mendorong peningkatan edukasi serta adopsi fintech, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia di tengan minat pada penggunaan layanan fintech yang semakin meningkat,” papar Dimas.
Baca juga: Industri Kripto Diperkirakan Tumbuh Positif Usai Indonesia Jadi Anggota FATF
Masa depan sektor fintech di Indonesia memiliki prospek yang positif. Berdasarkan laporan dari East Ventures – Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2023 menunjukkan ada peningkatan luar biasa dalam transaksi digital sebesar 32% dibandingkan tahun 2019. Lonjakan ini diikuti dengan peningkatan literasi keuangan sebesar 17% dan inklusif keuangan 20%.
“Aset kripto menjadi salah satu instrumen yang turut membantu meningkatkan kesadaran dan adopsi transaksi keuangan digital di Indonesia," kata Dimas.
"Ekosistem pada sektor fintech di Indonesia tercipta dengan sangat baik karena peran regulator yang sangat adaptif dan melahirkan regulasi yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan pengguna dan transaksi keuangan digital di Indonesia,” tutup Dimas. (RO/S-4).
MENURUT data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai transaksi kripto di Indonesia telah mencapai lebih dari Rp211,1 triliun pada 2024.
Kehadiran OJK diharapkan dapat meningkatkan potensi daerah, terutama mengembangkan UMKM.
Ada hambatan-hambatan yang dialami oleh para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh pinjaman dana kredit usaha rakyat (KUR) dari pemerintah.
OJK berkomitmen terus menjaga aspek perlindungan konsumen. Hal itu dibuktikan dengan penghentian 915 entitas yang didominasi oleh pinjaman online ilegal oleh Satgas Pasti di 2024.
OJK melakukannya melalui kerangka pengaturan, pengawasan, dan perizinan yang lebih terintegrasi
Roadmap tersebut merupakan landasan kebijakan untuk mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas,
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, pihaknya tidak perlu mengeluarkan peraturan baru untuk memberikan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menyatakan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan peningkatan batas maksimum pinjaman fintech lending untuk sektor produktif menjadi Rp10 miliar.
BRI Insurance berhasil menorehkan prestasi dengan memboyong tiga penghargaan di acara 25th Insurance Award 2024.
OJK mengungkapkan total tabungan di program Satu Pelajar Satu Rekening (Kejar) mencapai Rp32,84 triliun. Jumlah ini berasal dari 57,05 juta peserta.
Sejumlah perusahaan sudah memiliki syarat yang cukup untuk terjun ke bursa, baik dari sisi keuangan maupun tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved