Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH optimistis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 bakal berkinerja lebih baik dari yang diperkirakan sebelumnya. Defisit anggaran sepanjang tahun bahkan diyakini akan lebih rendah dari revisi proyeksi yang dilakukan tengah tahun ini.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam konferensi pers APBN secara daring, Jumat (24/11).
"Ketika kita menerbitkan lapsem (laporan semester) beberapa waktu yang lalu, outlook defisitnya adalah 2,3%, dengan dinamika sekarang ini, peluang defisit untuk kita lebih rendah dibandingkan dengan 2,3% itu memang terlihat semakin nyata," ujarnya.
Baca juga : Serapan Belanja Belum Optimal Jelang Tutup Tahun Anggaran
Diketahui pada awal penyusunan APBN 2023, pemerintah mematok defisit anggaran sebesar 2,84% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun angka itu diubah saat Kemenkeu menyampaikan laporan semester keuangan negara ke DPR menjadi 2,28% terhadap PDB.
Dengan perkembangan ekonomi makro terkini, pemerintah meyakini defisit anggaran 2023 akan lebih rendah dari proyeksi tersebut. Karenanya, Febrio menilai APBN masih dapat berfungsi menjadi peredam gejolak di dua bulan terakhir tahun ini.
Baca juga : APBN Oktober 2023 Defisit Rp700 Miliar
"Ini menjadi modal bagi APBN kita untuk tetap bisa berfungsi sebagai shock absorber maupun juga penopang pertumbuhan ekonomi dan juga konsumsi masyarakat," kata dia.
Adapun sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hingga Oktober 2023 APBN mengalami defisit Rp700 miliar, setara 0,003% terhadap PDB. Defisit anggaran itu sekaligus menyudahi tren surplus anggaran yang terjadi pada tahun ini.
"Postur APBN sudah mulai defisit sebesar Rp700 miliar atau 0,003% dari PDB. Namun dari sisi keseimbangan primer surplus Rp365,4 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Jumat (24/11).
Defisit terjadi lantaran kinerja pendapatan negara lebih rendah dari realisasi belanja. Hingga Oktober 2023, pendapatan negara tercatat Rp2.240,1 triliun. Itu setara 90,9% dari target pendapatan yang dipatok APBN tahun ini.
Kinerja pendapatan itu, kata Sri Mulyani, lebih tinggi 2,8% dari realisasi pendapatan di Oktober 2022. Sementara realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp2.240,8 triliun. Dana belanja itu setara 73,2% dari alokasi pagu anggaran belanja.
"Ini artinya belanja negara dari tahun lalu turun 4,7%. Oleh karena itu kita akan menjaga pelaksanaan APBN, terutama menjelang akhir dari tahun anggaran 2023," kata Sri Mulyani.
Menanggapi kinerja anggaran tersebut, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CoRE) Mohammad Faisal mengatakan realisasi defisit anggaran itu terbilang jauh lebih baik dari yang direncanakan pemerintah. Namun rendahnya defisit tersebut juga menunjukkan pemerintah masih memiliki ruang yang cukup luas untuk melakukan ekspansi fiskal.
"Concern-nya adalah bagaimana agar APBN ini bisa menyelamatkan ekonomi dari sisi pertumbuhan, karena kita tahu ada potensi pelambatan," kata Faisal saat dihubungi.
Menyoal anggaran negara, lanjutnya, tak melulu mengenai capaian defisit maupun surplus anggaran. Hal yang paling utama ialah bagaimana keuangan negara mampu memberi dampak positif bagi perekonomian nasional.
Terlebih ancaman pelambatan ekonomi sampai saat ini masih membayangi. Ketidakpastian global yang merambat ke perekonomian domestik mesti menjadi perhatian bagi pengelola keuangan negara.
"Dibutuhkan spending untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi supaya menjadi lebih baik," kata Faisal.
"Apalagi di tengah tekanan global yang tidak kondusif. Jadi bukan hanya soal apakah bisa mencapai target defisit atau tidak, tetapi bagaimana melihat peran APBN ini sebagai shock absorber terhadap guncangan ekonomi global dan domestik," pungkasnya. (Z-5)
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky meragukan keakuratan data pemerintah terkait rencana pembangunan BBM bersubsidi. Sebab, dengan bobolnya Pusat Data Nasional (PDN) sementara baru-baru ini
Adanya batasan untuk mencegah pemerintah melakukan belanja secara ugal-ugalan.
Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa pemerintahan baru yakni Prabowo-Gibran masih komit untuk menjaga defisit keuangan tidak lebih dari 3%
BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengingatkan pemerintah untuk cermat menetapkan dan memanfaatkan defisit anggaran
PEMERINTAH memastikan pelebaran defisit yang diperkirakan 2,70% dari PDB di tahun ini tak turut memperlebar rentang defisit tahun depan yang telah ditargetkan 2,29% - 2,82% terhadap PDB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved