Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
CALON presiden, Ganjar Pranowo, menyampaikan pernyataan tegas pada keinginannya untuk memperbaiki sejumlah kekeliruan yang dilakukan pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ungkapan mengejutkan itu dipaparkan Ganjar dalam acara Sarasehan 100 Ekonom, Rabu (8/11).
Ganjar menyebut setidaknya ada 6 program ‘meleset’ Jokowi saat mengelola ekonomi negara. Ia juga secara tegas menyatakan kalau dirinya siap untuk memperbaiki apa yang tidak benar dari program-program tersebut.
"Di Infrastruktur itu 10 tahun pak Jokowi sudah lakukan itu. Tapi ada protes,” tutur Ganjar.
Baca juga: Relawan Gajamada Sebut Polemik Gibran Gerus Suara Prabowo
Pertama, infrastruktur dibangun namun sepi pengguna. Sejumlah mega proyek infrastruktur telah dibangun oleh Jokowi dengan anggaran sekitar Rp 391,7 triliun, dari target Rp 177,9 triliun di tahun 2023. Ganjar tidak menyalahkan dengan adanya pembangunan yang dilakukan, karena telah memberikan akses baru. Namun kekeliruan Jokowi dipandang dari sektor ekosistem masyarakat di wilayah tersebut.
Kedua, pengembangan sektor krusial yang tidak optimal. Ganjar juga menyoroti bagaimana upaya Jokowi dalam membangun industri seperti pertambangan dan perkebunan. Dua sektor penting ini dianggap hanya memberikan keuntungan pada pemilik modal, sementara masyarakat hanya sebagai penonton dan korban.
Baca juga: Golkar: Ganjar-Mahfud tidak Mungkin Menang 95% di Bali
Tiga, transisi energi dengan biaya tinggi. Ganjar menyebut kalau EBT memang akan mampu mengurangi polisi di Indonesia, tapi kalau tidak diimbangi dengan investasi sebesar Rp 1.300 triliun, maka hal tersebut justru akan mendatangkan bencana bagi negara. Ganjar berencana untuk mengundang investor dunia untuk berinvestasi di Indonesia terkait EBT.
"Mau gak investasi ke EBT Indonesia, Anda butuh investasi ke sini. Tapi Anda butuh energi yang besar,” jelasnya.
Empat, peningkatan sumber daya manusia. Ganjar akan memperbaiki sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan mengevaluasi sistem pendidikan, serta menekan angka stunting ke 12% dan angka kematian ibu (AKI).
"Momentum ini harus dipakai karena kita punya bonus demografi. Kira-kira 10-13 tahun ke depan. Jangan sampai ini jadi malapetaka demografi,” tegasnya.
Lima, selamatkan BUMN dari kebangkrutan. Pembangunan infrastruktur yang besar-besaran telah mengorbankan sejumlah BUMN. Menurut Ganjar, ini dikarenakan kesiapan yang dipaksakan oleh para perusahaan ‘pelat merah’ dalam mengemban tugas pembangunan proyek.
"Ini yang saya maksud sebagai sesuatu yang prudent. Kita gak boleh ugal-ugalan," tutur Ganjar.
Enam, kembalikan Bulog seperti semula. Ganjar menganggap bahwa Perum Bulog perlu dikembalikan pada fungsinya. Dengan begitu, praktik oligopoli pangan dalam negeri dapat dicegah.
“Kembalikan Bulog ke fungsi awal. Pangan jangan dilempar ke pasar. Pangan harus dikuasai negara, karena ini hidup mati bangsa," pungkas Ganjar. (RO/Z-7)
Profesionalisme adalah kunci utama dalam mengembangkan BUMN agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat
97 perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN turut mengambil bagian sebagai peserta dalam ajang TJSL&CSR Award 2024
Pembentukan BUMN Klaster Logistik adalah langkah strategis untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat antar BUMN dalam menyediakan layanan logistik end-to-end.
KETUA DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan jika jabatan komisaris BUMN yang diisi anggota partai politik hanya ditujukan pada partainya. Banyak anggota partai lain di BUMN.
KURSI komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampak menjadi sarana untuk balas budi dari kepentingan politik pemegang kekuasaan.
SEJUMLAH pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto dan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo ditempatkan di jajaran komisaris BUMN.
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meraih penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau untuk Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Ramah Lingkungan pada Selasa (30/7).
Pemprov DKI Jakarta didorong segera mewujudkan percepatan fasilitas pengelolaan sampah.
Minimnya ketersediaan infrastruktur, teknologi dan kebutuhan dana investasi yang relatif lebih besar ketimbang energi fosil, kerap menjadi batu sandungan dalam mengakselerasi EBT
ANGGOTA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI Guspardi Gaus membantah adanya jalur khusus untuk menggolkan rancangan undang-undang hingga ke paripurna. Menurutnya DPR tetap on the track
Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) berpartisipasi dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan (EBT) di Indonesia.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak tergesa-gesa mengambil keputusan mengekspor listrik energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved