Program Peremajaan Sawit Rakyat Perlu Diperkuat untuk Jaga Produksi

DIREKTUR Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengungkapkan, produksi kelapa sawit Indonesia diprediksi bakal menurun signifikan tanpa adanya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Karenanya, pelaksanaan program tersebut perlu untuk dijaga dan terus diperkuat.

“Program PSR tidak boleh diabaikan. Tanpa program ini, produktivitas perkebunan kelapa sawit diproyeksikan akan menurun secara serius. Penurunan produksi ini berpotensi merugikan industri minyak kelapa sawit,” ujarnya dalam International Palm Oil Conference (IPOC) ke-19 di Nusa Dua, Bali, Kamis (2/11).

Pada tahun 2025, kata Eddy, diperkirakan produksi CPO (Crude Palm Oil) hanya akan mencapai sekitar 44 juta metrik ton. Hal itu menekankan peran penting program PSR dalam menjaga keberlanjutan industri tersebut.

Baca juga: Kejagung Selisik Dugaan Korupsi di BPDP Kelapa Sawit, Geledah Sejumlah Lokasi

Program PSR disebut telah mencapai kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dana sebesar Rp8,5 triliun telah didistribusikan ke lebih dari 306.000 hektare lahan dan memberikan manfaat kepada lebih dari 134.000 petani kecil.

Keberlanjutan program ini menjadi hal yang mendesak. Selain mendorong peningkatan produksi CPO dalam negeri, tujuan utama PSR adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kecil, sambil memanfaatkan sekitar 2 juta hektare lahan perkebunan yang potensial.

Baca juga: SK Datin KLHK Berpotensi Rugikan Pelaku Usaha Sawit

Kinerja program PSR ini patut diakui, dengan lebih dari 200.000 hektare sudah ditanam kembali dan lebih dari 100.000 hektare dalam proses pembersihan lahan.

“Dana sebesar Rp30 juta per hektare telah membantu petani selama proses penanaman kembali. Program ini tidak hanya mengatasi kesenjangan finansial, tapi juga mempermudah akses petani ke pasar,” terang Eddy.

Namun meski PSR dianggap telah membawa dampak ekonomi yang positif, masih terdapat tantangan. Salah satu masalah utama adalah kesenjangan finansial antara distribusi dana penanaman kembali dan fase produksi, yang membuat petani kecil enggan berpartisipasi.

“Tantangan lainnya termasuk perlunya revitalisasi infrastruktur, fluktuasi biaya pupuk dan pestisida, kelangkaan bibit legitim, dan kurangnya pengetahuan dalam praktik pertanian yang baik. Masalah waktu pengiriman dan komitmen juga menghambat kesuksesan program,” jelas Eddy.

Adapun program Peremajaan merupakan salah satu Program Strategis Nasional Indonesia sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit mandiri atau pekebun rakyat, yang saat ini rata-rata menghasilkan 18-20 ton per hektare per tahun dengan produksi sampai umur tanaman melebihi 25 tahun. Pendapatan yang diterima setiap petani program PSR mencapai Rp4 juta per bulan.

Sementara tingkat produktivitas perkebunan kelapa sawit dari program peremajaan yang telah ditanam selama 5 tahun mampu menghasilkan 22-23 ton Tandan Buah Segar (TBS) per hektare per tahun. (Mir/Z-7)