Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, pemerintah akan tetap mengandalkan APBN untuk meredam rembesan gejolak ekonomi ke masyarakat secara langsung. Itu terutama berkaitan dengan tekanan yang diakibatkan oleh El Nino.
"Pemerintah memberikan tambahan perlindungan sosial, antara lain dengan menambahkan bantuan beras hingga akhir tahun 2023 dan menggulirkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino untuk bulan November-Desember guna menjaga daya beli kelompok miskin dan rentan," tuturnya seperti dikutip siaran pers, Rabu (1/11).
Hal itu, kata Febrio, dilakukan pemerintah sebagai respons pengendalian harga pangan. Pasalnya, El Nino telah mendorong kenaikan harga dan menambah beban masyarakat, terutama terkait dengan beras.
Baca juga : Pertamina Turunkan Harga BBM Non Subsidi
Hal itu dikonfirmasi oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tingkat inflasi umum Oktober 2023 di angka 2,56% secara tahunan (year on year/yoy). Angka itu meningkat dibanding realisasi inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,28% (yoy).
Kenaikan tingkat inflasi umum itu banyak disebabkan oleh inflasi dari komponen harga bergejolak (volatile food), salah satunya ialah beras.
Baca juga : Inflasi Oktober 2023 Turun Jadi 0,17%
"Di tengah musim kemarau yang panjang akibat dampak El Nino, produksi pangan secara umum menurun sehingga beberapa komoditas mengalami peningkatan harga seperti beras dan aneka cabai," jelas Febrio.
Sedangkan Inflasi harga diatur pemerintah (administered price) juga tercatat naik tipis menjadi 2,12% (yoy) dari angka 1,99% (yoy) seiring dengan harga minyak mentah yang masih tinggi. Sementara itu, perlambatan inflasi inti masih berlanjut mencapai 1,91% (yoy) dari 2,00% (yoy) pada September 2023.
Sebagai respons cepat dalam mengendalikan harga pangan, Pemerintah berupaya memitigasi dampak El Nino melalui upaya stabilisasi pasokan terutama komoditas strategis, seperti beras guna menjaga kecukupan pasokan dalam negeri.
Selain itu, kata Febrio, kebijakan operasi pasar, gelar pangan murah, dan intervensi harga terus konsisten dilakukan agar ekspektasi inflasi dapat terjaga. (Z-5)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved