Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PT PP Presisi Tbk (PPRE, Perseroan) meraih kontrak baru dengan total perolehan mencapai Rp4,9 triliun sampai dengan September 2023 atau mencapai 70% dari target yang telah ditetapkan pada 2023. Capaian kontrak baru tersebut meningkat 69,2% secara year on year (yoy) dibandingkan September 2022, yang sebesar Rp2,93 triliun.
Nilai kontrak baru itu didominasi Perseroan yang berkontribusi menyumbang nilai pemasaran sebesar Rp4,1 triliun atau 84% dari total nilai kontrak baru dengan sisanya diperoleh dari entitas anak PPRE.
Sedangkan berdasarkan lini bisnis Perseroan, kontrak baru didominasi dari sektor jasa pertambangan sebesar 78% atau sebesar Rp3,8 triliun, disusul oleh jasa konstruksi sipil sebesar 18%.
Baca juga: Hutama Karya Akselerasi Transformasi Digital demi Keberlanjutan Bisnis
Jasa pertambangan meliputi pekerjaan mining development dan infrastruktur pendukungnya, sedangkan jasa konstruksi sipil meliputi pekerjaan pembangunan jalan tol, structure work dan production plant.
Total penambahan kontrak baru ini mayoritas berasal dari pemberi kerja ekternal atau di luar PP Group dengan total nilai kontrak sebesar 73% dan PP Group sebesar 27%.
Seiring dengan strategi Perseroan untuk memperluas pangsa pasar eksternal/di luar PP Group telah membuktikan PPRE mampu bersaing di sektor konstruksi nasional.
Baca juga: Aspek Keberlanjutan Tingkatkan Daya Saing Industri Baja
Selain itu, PPRE tetap bersinergi dengan PP Group dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, dan sebagainya.
“Target perolehan kontrak baru tahun 2023 Perseroan mencapai Rp6-7 triliun, dengan komposisi terbesar adalah pekerjaan jasa pertambangan dan jasa konstruksi sipil sebagai core business Perseroan. Sebagai Perusahaan Konstruksi Terintegrasi Berbasis Alat Berat, kami yakin jasa pertambangan dapat menjadi bisnis yang berkelanjutan dan dapat memberikan dampak positif bagi Perseroan dalam rangka meningkatkan profitabilitas.” ujar Direktur Utama PT PP Presisi Tbk I Gede Upeksa Negara.
"Dengan sisa waktu tiga bulan di 2023 ini, kami optimistis dapat mencapai target akhir tahun dengan menambah perolehan kontrak baru sebesar Rp2-3triliun. Penambahan tersebut tetap diproyeksikan berasal dari beberapa proyek jasa tambang maupun jasa konstruksi sipil. Harapan kami, dengan perolehan kontrak baru 2023 ini dapat meningkatkan kinerjasecara optimal pada tahun-tahun mendatang”, tutup I Gede Upeksa Negara. (RO/Z-1)
PGI mengapresiasi niat baik Presiden Jokowi dalam hal ini. PGI menilai sedikitnya dua hal dari Presiden akan hal ini.
PENERAPAN smart mining atau pertambangan cerdas melalui adopsi teknologi terkini seperti kecerdasan buatan, machine learning, dan robotic.
Forum Cik Di Tiro dan Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD) menggelar aksi simbolis untuk mendesak PP Muhammadiyah agar menolak tawaran mengelola bisnis tambang di Indonesia.
Tidak hanya bermanfaat untuk internal, tim tanggap darurat juga harus siap membantu misi kemanusiaan di sekitarnya baik skala lokal, regional bahkan nasional.
PT Vale menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Environment, Social and Government (ESG) untuk menjaga masa depan industri, khususnya pertambangan.
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Prestasi yang ditorehkan pada 17 Juli 2024 ini diakui dan dicatat oleh Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
IKATAN Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI) ialah asosiasi profesi/kumpulan para praktisi ahli manajemen proyek Indonesia yang didirikan di Jakarta pada 16 Juli 1999.
PENGAMAT militer Connie Rahakundini Bakrie mengkritisi pernyataan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak terkait tentara diperbolehkan untuk berbisnis kecil-kecilan.
PT PP telah melakukan pembayaran atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 senilai Rp 850 Milyar dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I 2021 senilai Rp400 miliar.
Proyek yang dikerjakan antara lain Tanjung Jati B Unit 5 & 6 (Jawa-4) Coal Fired Steam Power Plant 2 X 1,000 MW di Jepara dan Development of Bekasi Cikarang Cainiao Smart Logistic Warehouse Project.
PEMERINTAH sedang dalam proses mengintegrasikan tujuh badan usaha milik negara (BUMN) di sektor konstruksi atau BUMN karya dalam tiga klaster perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved