BI Ajak Bank Sentral Dunia Optimalisasi Bauran Kebijakan

GUBERNUR Bank Indonesia Perry Warjiyo mengajak bank sentral negara-negara lain tak melulu mengandalkan kebijakan tunggal dalam menghadapi ketidakpastian dunia saat ini. Bauran kebijakan menurutnya perlu dioptimalisasi agar dapat beriringan dengan upaya pemulihan ekonomi.

Hal itu ia sampaikan dalam rangkaian Pertemuan Tahunan International Monetary Fund dan World Bank (IMF-World Bank), termasuk di dalamnya pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G-20 (FMCBG) ke empat, diselenggarakan pada tanggal 10-15 Oktober 2023 di Marakesh, Maroko.

"Bank sentral tidak bertumpu pada satu instrumen kebijakan saja, namun mengombinasikan berbagai kebijakan yaitu kebijakan suku bunga, kebijakan makroprudensial dan kebijakan stabilitas nilai tukar, serta menjelaskan strategi Indonesia dalam menghadapi tekanan inflasi yang berasal dari sisi supply maupun dari sisi demand dengan koordinasi kuat antara otoritas moneter dan fiskal," ujar Perry seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (12/10).

Optimalisasi bauran kebijakan menjadi penting lantaran perekonomian global menunjukkan penguatan, namun pemulihan masih berlangsung lambat dan tidak berimbang. Aktivitas global saat ini masih belum kembali ke level prapandemi.

Baca juga: Pemerintah Ajak Masyarakat Manfaatkan Ekonomi Digital di Masa Pemulihan Ekonomi Nasional

Terdapat pula divergensi pertumbuhan yang semakin meluas di berbagai kawasan serta tantangan yang terus muncul mulai dari konsekuensi jangka panjang dari covid-19, perang di Ukraina dan meningkatnya fragmentasi geoekonomi, dampak kebijakan moneter ketat dalam rangka mengatasi tekanan inflasi, berkurangnya stimulus fiskal akibat tingkat utang yang sudah tinggi, serta implikasi dari cuaca ekstrem.

Perry turut menyoroti pentingnya upaya untuk mengatasi kondisi global yang terfragmentasi dengan berbagai upaya antara lain membuka kesempatan investasi, hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan terus mendorong pengembangan UMKM dengan mengembangkan cross border payment (CBP) untuk meningkatkan keterhubungan UMKM dengan pasar yang lebih luas.

Dalam merespons kondisi global tersebut, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral akan segera menyepakati Global Policy Agenda yang mengangkat tema membangun kesejahteraan dan ketahanan bersama (Building Shared Prosperity And Collective Resilience).

Sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan, para pembuat kebijakan diharapkan fokus untuk mengembalikan inflasi sesuai target, menjaga stabilitas keuangan, membangun kembali penyangga fiskal, serta mendorong pertumbuhan jangka menengah yang berkelanjutan dan inklusif.

Selanjutnya sebagai upaya memperkuat ketahanan kolektif, IMF menyampaikan perlunya upaya bersama mendorong penguatan jaring pengaman keuangan global untuk membantu negara anggota yang membutuhkan serta penguatan kapasitas IMF dalam memberikan surveilans, pembiayaan dan pemberian asistensi teknis yang relevan pada negara anggota.

Pada pertemuan G-20 itu, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 diagendakan untuk mendiskusikan berbagai tantangan yang muncul dari prospek ekonomi yang tidak merata dan divergen dengan tantangan inflasi inti yang tinggi, beban pembayaran bunga pinjaman negara miskin yang meningkat, serta peristiwa cuaca ekstrem, yang menyebabkan terbatasnya ruang kebijakan, terutama bagi negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Baca juga: ASEAN Harus Adaptif Sikapi Kondisi Geopolitik Ekonomi Global

Lebih lanjut, negara G-20 juga akan mendiskusikan topik terkait potensi dan resiko dari aset Kripto bagi stabilitas makro ekonomi dan finansial dan upaya mengatasinya. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, negara G-20 berkomitmen untuk mendorong perbaikan bagi kesejahteraan masyarakat secara luas antara lain dengan menekankan pentingnya melanjutkan upaya untuk meningkatkan keuangan berkelanjutan, sistem pembayaran lintas batas serta keuangan inklusif.

Sebagai wujud solidaritas internasional untuk membantu negara berpenghasilan rendah dan komitmen anggota G20, BI menyampaikan kesanggupannya untuk mendukung program IMF untuk pengentasan kemiskinan (Poverty Reduction and Growth Trust – PRGT) dengan memberikan kontribusi pada program tersebut sebesar S$26 juta yang akan dipenuhi dari perolehan bunga penempatan deposito Bank Indonesia yang ditempatkan di IMF.

Bantuan tersebut bertujuan untuk membantu negara berpenghasilan rendah untuk mencapai stabilitas ekonomi guna mengurangi kemiskinan, yang diberikan antara lain kepada negara Afrika serta beberapa negara anggota konstituensi South East Asia Voting Group (SEAVG) seperti Laos, Tonga dan Nepal, dimana Indonesia merupakan anggota.

Kontribusi tersebut diharapkan akan menunjukkan peran Indonesia untuk turut meningkatkan resiliensi perekonomian global, yang pada akhirnya berpotensi memberikan dampak positif kepada perekonomian nasional. (Z-6)