Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan percepatan proyek strategis nasional (PSN) agar selesai pada 2024. Hal itu disampaikan Bahlil seusai hadir dalam rapat tertutup mengenai proyek strategis nasional yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/10).
Terlihat sejumlah menteri turut hadir dalam rapat itu antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif.
"Pak Menko (Menko Perekonomian) tadi mengatakan secara progres, Pak Presiden memerintahkan untuk melakukan percepatan agar selesai di tahun 2024. Paling lambat semester pertama akhir," terang Bahlil.
Baca juga: Anggaran Sedikit, Jokowi Ingatkan Perlu Prioritas Pembelian Alutsista
Target itu, sambungnya, ditujukan untuk proyek-proyek nasional oleh pemerintah. Namun, untuk proyek yang bekerja sama dengan swasta, Bahlil mengatakan waktu penyelesaiannya bisa diperpanjang.
"Tapi kalau untuk pemerintah harus selsai semua," tuturnya.
Baca juga: Pengamat: Jokowi Lebih Percaya Ganjar Lanjutkan Programnya daripada Prabowo
Salah satu proyek strategis nasional pemerintah yang belakangan ini mendapat sorotan adalah Rempang Eco-City, serta rencana pembangunan pabrik kaca oleh perusahaan asal Tiongkok Xinyi Group di Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Proyek itu mendapat penolakan dari warga yang terdampak penggusuran. Beberapa waktu lalu, Bahlil mengunjungi Pulau Rempang untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang menolak proyek itu.
"Tadi bapak (Presiden Jokowi) bilang akan lakukan komunikasi lagi ke rakyat Rempang. Saya akan turun terus, karena bapak presiden perintahkan saya untuk menyelesaikan, saya selesaikan," terang Bahlil.
Ia mengaku saat ini konstruksi belum dilakukan karena pemerintah masih berupaya melakukan pembebasan lahan milik warga. Ia pun menyampaikan akan menyelesaikan target itu secepatnya.
"Lebih cepat, lebih baik," tukasnya. (Z-10)
Bahlil Lahadalia menegaskan hilirisasi menjadi kunci utama untuk menghentikan ketergantungan Indonesia terhadap ekspor bahan mentah untukĀ mendorong ketahanan energi nasional.
PENEMUAN sumur gas raksasaa diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sumur gas tersebut yakni di Sumur Geliga-1 Blok Ganal, lepas pantai Kalimantan Timur, berikut fakta-fakta sumur gasĀ
Sementara untuk BBM subsidi, lanjut dia, harganya tidak akan dinaikkan sampai harga rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) mencapai US$100.
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia sampaikan duka mendalam atas wafatnya Nus Kei yang merupakan paman dari John Kei akibat penikaman di Maluku Tenggara. Golkar desak pengusutan tuntas.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebut harga Pertamax berpotensi naik mengikuti harga minyak dunia, sementara Pertalite dipastikan aman hingga akhir 2026.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan temuan gas 5 TCF dan 300 juta barel kondensat di Blok Ganal, Kalimantan Timur. Produksi diproyeksi capai 2.000 MMSCFD pada 2028.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved