Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA dan Anggota Komisi IV DPR RI bersama Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bupati Batu Bara melakukan kunjungan kerja meninjau Perkebunan Sawit Rakyat di Desa Laut Tador, Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara pada Jumat (15/9/2023).
Dalam rangka mendorong peran perkebunan sawit rakyat, saat ini telah didorong Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui pendanaan Badan Perhimpunan Dana Perkwbunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
PSR merupakan upaya peningkatan produktivitas melalui penggantian tanaman tidak produktif dengan benih yang berkualitas, serta juga dilakukan upaya memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat.
Baca juga: Business Matching Tembus 1.02 Triliun, Bukti Perkebunan Bisnis Sangat Menjanjikan
Sejak tahun 2017, program PSR telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 123 kabupaten sentra kelapa sawit dengan target seluas 180.000 hektare per tahun sesuai arahan Komite Pengarah BPDPKS.
Tingkatkan Produktivitas Melalui Benih Berkualitas
“Kegiatan ini dimaksudkan untuk meninjau kebun Peremajaan Sawit Rakyat Gapoktan Tani Mandiri Desa Laut Tador, Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara, dalam upaya peningkatan produktivitas melalui penggantian tanaman tidak produktif dengan benih yang berkualitas,” ujar Direktur Jenderal Perkebunan, Kementan, Andi Nur Alam Syah (15/09).
Andi Nur menambahkan, untuk di Provinsi Sumatera Utara dengan target 12.700 ha dan realisasi sampai 13 September 2023 mencapai 1.434 ha (11,3%) ini masih terus berproses.
Baca juga: Selama Tiga Hari, Bunex untuk Kali Keduanya Sukses Digelar
"Tentunya ini menjadi sebuah kerja keras kita semua ke depan untuk dapat mencapai kekurangan dari target, peran dari pemerintah daerah, kementerian Lembaga serta perusahaan sebagai mitra harus berkolaborasi untuk dapat merealisasikan target PSR di Sumut khususnya di Kabupaten Batubara," jelasnya.
Andi Nur menegaskan,"Kita sudah dengar langsung dari Ketua Kelompok Tani, bahwasannya tanaman kelapa sawitnya pada bulan ke 28 sudah panen, hari ini sudah masuk bulan ke 30."
"Hasilnya luar biasa, ini harus menjadi contoh untuk kelompok tani lainnya, jangan takut untuk ikut PSR. Untuk masa tumbang chipping sampai dengan tanaman berbuah, kami Ditjenbun dan BPDPKS sedang mengkaji dan mengusulkan ada program insentif, semoga usulan dapat di terima oleh Komite Pengarah BPDPKS dalam waktu dekat ini." paparnya.
Baca juga: Indonesia Terancam Kehilangan US$7 Miliar akibat Pemberlakuan EUDR
Untuk memberikan kemudahan bagi perkebunan sawit rakyat yang masih produktif namun belum optimal, telah didorong program sarana prasarana perkebunan kelapa sawit seperti pupuk, pestisida, mesin pertanian, alat transportasi, dan lain sebagainya.
"Ini tentu sangat memberikan harapan besar bagi pekebun sawit di saat kebutuhan akan pupuk semakin tinggi di saat harga pupuk belum stabil," kata Nur Andi.
Kelapa Sawit Tumpang Sari
Selain itu, Ditjenbun juga tengah mengajukan program untuk menjadi salah satu insentif bagi petani, yakni kelapa sawit tumpang sari yang akan didanai oleh BPDPKS yang sifatnya voluntary bukan mandatory.
“Jadi petani sawit yang mau melakukan PSR bisa melakukan pilihan, menanam jagung kalau terbiasa menanam jagung. Kalau terbiasa menanam kacang akan menanam kacang atau ubi jalar,” jelas Andi Nur.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin menyampaikan,"Kami akan selalu memberikan wadah untuk aspirasi masyarakat dalam berkomunikasi kepada instansi terkait kebutuhan sarana perkebunan untuk membantu meningkatan hasil perkebunan yang dikelola."
Baca juga: Harmonisasi Perkebunan Demi Perkuat Hilirisasi Perkebunan
"Mulai dari sekarang Bapak Bupati melalui kepala dinas harus sering turun langsung mengawal dan mendampingi petani, siapkan persyaratan agar usulan PSR dan sarprasnya dapat terealisasi," kata Sudin.
Bupati Batu Bara, Zahir ,menambahkan, "Kabupaten Batu Bara siap mendukung PSR, saya akan kawal program ini. Saya tugaskan kepala dinas, camat dan kepala desa harus bersama-sama mendorong petani yang kebunnya sudah berumur lebih dari 25 tahun untuk segera ikut program PSR."
"Banyak hal yang akan didapat oleh pekebun, kita jangan percaya isu-isu yang negatif. Potensi pendapatan dari kelapa sawit sangat besar, program ini harus mencapai target 500 ha syukur-syukur lebih dari target di Kabupaten Batu Bara ini," tutup Zahir. (RO/S-4)
Pemerintah bakal memperluas peran BPDPKS. Ke depan, lembaga itu tidak hanya mengurusi dana sawit saja, tetapi juga produk perkebunan lain seperti kelapa, kakao, dan karet.
Pengacara Angelina Jolie mengatakan sang aktris ingin mantan suaminya, Brad Pitt, mengakhiri perseteruan dengan menarik gugatan terkait penjualan separuh sahamnya di Château Miraval.
Kalimantan Selatan siap mengembangkan perkebunan kopi melalui program Pengembangan Kopi Diversifikasi Terintegrasi.
Warga Cikoneng yang merupakan pekerja perkebunan teh The Ciliwung mulai bertanam kopi di sela-sela tanaman teh sejak 2018.
MENTERI Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki meyakini pembangunan pabrik minyak makan merah tidak bakal merugi.
Dengan dibentuknya badan kakao dan kelapa yang dicangkokan ke BPDPKS, Syaiful menilai hal tersebut akan mengganggu program strategis nasional kelapa sawit ke depannya.
Kalangan pendidikan usulkan informasi tentang kelapa sawit dimasukkan dalam muata lokal sekolah
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas petani kelapa sawit di seluruh Indonesia.
PERUSAHAAN Perkebunan Negara PTPN IV Regional II mengedepankan pendekatan persuasif dalam perbedaan pendapat yang terjadi dengan KUD Setia Abadi di Kabupaten Mandailing Natal,
IPB dan Untad kerja sama sosialisasikan tandan kosong sebagai pupuk organisasi sawit
KLHK dan Ombudsman menggelar entry meeting bersama Ombudsman RI dalam rangka melakukan Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved