Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RANGKAIAN kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 di Kabupate Karimun, secara resmi telah ditutup oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni.
Baca juga: Bila Tak Direvisi, UU IKN Bisa Berisiko
Kegiatan GTRA Summit tersebut telah menghasilkan deklarasi dan rencana aksi tersebut merupakan bentuk komitmen dan kesepakatan bersama untuk percepatan reforma agraria sebagai kerja kolaboratif lintas sektor.
Poin deklarasi dan rencana aksi yang dihasilkan bersama lintas kementerian tersebut berisi: pertama, tentang objek permukiman di wilayah pesisir, di atas air, di pulau-pulau kecil, dan di pulau kecil terluar; kedua, aset pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Baca juga: Pemerintah akan Batasi Jumlah Kepemilikan Hunian bagi WNA
Ketiga, penyelesaian permasalahan dan percepatan pemenuhan target sertipikasi tanah transmigrasi; keempat, Percepatan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan.
“Saya berharap dengan peneguhan komitmen bersama ini, ego sektoral dan dispute-dispute yang masih tersisa bisa kita singkirkan untuk kepentingan bersama,” kata Raja Antoni lewat keterangan yang diterima, Kamis (31/8).
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut mengungkap, dengan adanya deklarasi dan rencana aksi yang dirumuskan bersama secara lintas kementerian dapat meningkatkan capaian yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024
“Akan meningkatkan capaian pemerintah. Dari sama-sama kerja ke kerja sama untuk menyukseskan Reforma Agraria,” sambungnya.
Raja Antoni mengakui masih terdapat banyak antrian penyelesaian konflik agraria yang harus segera direspon melalui Reforma Agraria. Dengan begitu, Ia mengaku akan terus mendampingi jajarannya selama proses itu berjalan.
“Pak Menteri, dan saya, senantiasa mendampingi Bapak/Ibu semua. Mari kita lipatgandakan usaha dan upaya supaya semakin banyak orang menerima manfaat dari GTRA,” ujar Raja Antoni
Dalam akhir penutupannya, Raja Antoni mengaku yakin bahwa dispute atau friksi- friksi telah terjadi dulu, tidak terjadi di bawah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.
“Insya Allah terus koordinasi dan kolaborasi sehingga penyelesaian agenda Reforma Agraria hingga tahun 2024 berakhir dengan senyum rakyat,” pungkasnya. (H-3)
Menteri Agraria dan ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengajak masyarakat untuk memberantas mafia tanah.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan akan utamakan rakyat kecil dan tak asal gusur di IKN Nusantara.
KOMISI II DPR RI meminta Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan terobosan untuk memberantas mafia tanah.
KANTOR Pertanahan Kota Tangerang Selatan (Kantah Tangsel), Banten menargetkan pada tahun ini 10 Kota Lengkap ditargetkan bisa dicapai.
Relevansi transformasi digital dalam perbaikan layanan pertanahan dapat memperkuat keamanan arsip pertanahan.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto berdialog dengan masyarakat untuk memastikan tidak ada pungutan liar (pungli) dalam program PTSL, selain dari ketentuan yang berlaku.
Pembentukan bank tanah saat ini memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat.
Sarana Jaya menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta dalam asistensi Penanganan bidang Pertanahan
SEJAK pencanangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden Joko Widodo yang ditandai dengan peresmian Titik Nol pada 14 Maret 2022.
Pemerintah menegaskan memiliki komitmen penuh dalam percepatan penyelesaian konflik agraria.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menuding Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak becus dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved