Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, terdapat 2500 desa masuk kawasan hutan dengan jumlah penduduk 1,7 juta orang hidup dalam garis kemiskinan ekstrem.
Demikian disampaikan Hadi pada acara Sambung Rasa Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pusat dan Daerah Untuk Kesejahteraan Rakyat di Rumah Dinas Bupati Karimun, Selasa (29/8).
Baca juga: Menteri ATR Sebut GTRA Percepat Penyelesaian Hambatan Reforma Agraria
Hadi menekankan, rakyat kecil yang papa dan tak punya apa-apa sangat menantikan kehadiran negara melalui reforma agraria untuk merobohkan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah.
“Oleh karena itu GTRA yang kita laksanakan ini harus sejalan dan sebanding dengan dampak yang diberikan kepada negara untuk masyarakat,” ujar Hadi.
Baca juga: Pemerintah Serahkan Program Pemberdayaan Reforma Agraria untuk Warga Jatim
Diketahui terdapat tantangan dalam pelaksanaan Reforma Agraria yang dirangkum menjadi 4 (empat) subtema yaitu: pertama, Penguatan skema legalisasi aset pemukiman di atas air, pulau-pulau kecil, dan pulau kecil terluar; kedua, Resolusi penyelesaian konflik agraria pada penguasaan masyarakat di atas tanah yang merupakan aset BMN/BMD, BUMN/BUMD;
Ketiga, Penyelesaian permasalahan dan percepatan pemenuhan target sertipikasi tanah transmigrasi; keempat, Percepatan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan.
Hadi berharap supaya deklarasi tersebut tidak hanya berakhir sekedar tandatangan, tetapi terwujud dalam kerja kongkrit dalam bentuk-bentuk kebijakan yang merobohkan tembok ego sektoral antar Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Reforma Agraria.
“Rakyat harus tersenyum manis dengan pelaksana GTRA Summit karena harapan mereka mendapat kepastian hukum dan peningkatan ekonomi akan terwujud,” pungkas mantan Panglima TNI itu. (Ant/H-3)
Menteri Agraria dan ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengajak masyarakat untuk memberantas mafia tanah.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan akan utamakan rakyat kecil dan tak asal gusur di IKN Nusantara.
KOMISI II DPR RI meminta Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan terobosan untuk memberantas mafia tanah.
KANTOR Pertanahan Kota Tangerang Selatan (Kantah Tangsel), Banten menargetkan pada tahun ini 10 Kota Lengkap ditargetkan bisa dicapai.
Relevansi transformasi digital dalam perbaikan layanan pertanahan dapat memperkuat keamanan arsip pertanahan.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto berdialog dengan masyarakat untuk memastikan tidak ada pungutan liar (pungli) dalam program PTSL, selain dari ketentuan yang berlaku.
Pembentukan bank tanah saat ini memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat.
Sarana Jaya menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta dalam asistensi Penanganan bidang Pertanahan
SEJAK pencanangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden Joko Widodo yang ditandai dengan peresmian Titik Nol pada 14 Maret 2022.
Pemerintah menegaskan memiliki komitmen penuh dalam percepatan penyelesaian konflik agraria.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menuding Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak becus dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved