Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
INDONESIA meminta dukungan Belanda sebagai salah satu mitra dagang terbesar Indonesia di Eropa agar Uni Eropa tidak menerapkan kebijakan perdagangan yang dapat berdampak pada petani Indonesia.
Perdagangan Indonesia dan Uni Eropa memiliki potensi yang sangat besar, namun dapat terhambat ketika Uni Eropa mengeluarkan regulasi antideforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR).
Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan pada pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Pembangunan Belanda Liesje Schreinemcher yang berlangsung Jumat (25/8) di sela G20 Trade and Investment Ministerial Meeting (TIMM) di Jaipur, India.
Baca juga : Pemerintah Berkukuh Hilangkan Diskriminasi Kelapa Sawit
“EUDR berpotensi berdampak negatif terhadap ekspor produk unggulan Indonesia seperti sawit, kopi, karet, dan kayu. Kami meminta dukungan kepada Pemerintah Belanda agar meminimalisir hambatan bagi produk Indonesia yang telah memenuhi aspek berkelanjutan untuk masuk ke Uni Eropa,” ujar Mendag dalam keterangan resmi, Sabtu (26/8).
Kedua pihak juga mendorong penyelesaian Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) pada tahun 2024.
“Sesuai mandat, Tim Perunding akan mengupayakan penyelesaian perundingan segera. Indonesia juga berharap Pemerintah Belanda dapat mendorong upaya tersebut,” tuturnya.
Baca juga : Ancaman EUDR, CPOPC Upayakan Usaha Petani Kecil tak Terdegradasi
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Dirjen PPI) Djatmiko Bris Witjaksono menuturkan, implementasi IEU CEPA diproyeksikan akan meningkatkan nilai perdagangan dan investasi Indonesia-Uni Eropa.
“Belanda merupakan negara tujuan ekspor Indonesia terbesar di Eropa saat ini, implementasi perjanjian dagang komprehensif tentunya akan saling menguntungkan pelaku bisnis di kedua negara,” imbu Djatmiko.
Sebagai informasi, total perdagangan Indonesia-Belanda pada periode Januari-Juni 2023 tercatat sebesar USD 2,35 miliar. Dari nilai tersebut, ekspor Indonesia ke Belanda sebesar USD 1,87 miliar serta impor Indonesia dari Belanda sebesar USD 484,9 juta.
Baca juga : Kementan Perjuangkan Akses Pasar Sawit Berkelanjutan di Uni Eropa
Sedangkan pada 2022, total perdagangan kedua negara mencapai USD 6,23 miliar atau meningkat 13,8 persen dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD 5,48 miliar.
Adapun produk ekspor utama Indonesia ke Belanda yaitu asam lemak monikarboksilat industri, minyak sawit dan fraksinya, bungkil dan residu padat lainnya, kopra, dan asam monokarboksilat asilik jenuh. Sedangkan produk impor utama Indonesia dari Belanda yaitu limbah dan skrap kertas, limbah dan skrap plastik, olahan makanan, mentega dari susu, serta bawang merah, bawang putih, dan daun bawang segar. (Z-4)
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyita barang impor ilegal yang dikelola oleh WNA
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid memastikan bahwa pihaknya akan melindungi sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari gempuran barang impor ilegal.
Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan penaikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau MinyaKita dari semula Rp14.000 per liter Rp15.700 per liter sudah berlaku.
Jaksa Agung Burhanuddin yakin bisa mengungkap kasus ini hingga ke akar-akarnya bersama Kementerian Perdagangan
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan pelepasan ekspor produk dekorasi dari salah satu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta
Kalangan pendidikan usulkan informasi tentang kelapa sawit dimasukkan dalam muata lokal sekolah
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas petani kelapa sawit di seluruh Indonesia.
Pemerintah bakal memperluas peran BPDPKS. Ke depan, lembaga itu tidak hanya mengurusi dana sawit saja, tetapi juga produk perkebunan lain seperti kelapa, kakao, dan karet.
PERUSAHAAN Perkebunan Negara PTPN IV Regional II mengedepankan pendekatan persuasif dalam perbedaan pendapat yang terjadi dengan KUD Setia Abadi di Kabupaten Mandailing Natal,
IPB dan Untad kerja sama sosialisasikan tandan kosong sebagai pupuk organisasi sawit
KLHK dan Ombudsman menggelar entry meeting bersama Ombudsman RI dalam rangka melakukan Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved