Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT energi Inas Nasrullah Zubir menilai PT Pertamina Hulu Energi (PHE) memiliki pengalaman melakukan eksplorasi, pengembangan, serta produksi migas laut dalam baik di Indonesia maupun luar negeri untuk mengelola Blok Masela.
Karena itu, menurut dia, pengambilalihan saham Shell di Blok Masela oleh PT Pertamina (Persero) melalui PHE merupakan upaya yang patut disambut positif.
"Dengan mengelola laut lepas termasuk Blok Masela, ke depan PHE akan lebih berpeluang untuk pengerjaan wilayah kerja lain. Tawaran akan semakin banyak, termasuk mengerjakan hal serupa di negara lain," ujarnya melalui sambungan telepon, di Jakarta, Rabu (26/7).
Baca juga : Pengamat: Saatnya Percayakan Pengelolaan Blok Migas pada Anak Bangsa
Pada 25 Juli 2023, PT Pertamina (Persero) melalui subholding upstream PHE menandatangani perjanjian jual beli untuk mengakuisisi kepemilikan Shell Upstream Overseas Services Limited (SUOS) di Blok Masela.
PHE bekerja sama dengan Petronas melalui Petronas Masela Sdn Bhd (Petronas Masela) mengambil alih 35% kepemilikan Shell di blok tersebut dengan porsi 20%, sedangkan 15% dimiliki Petronas Masela.
Penandatanganan perjanjian jual beli dilakukan Direktur Utama PHE Wiko Migantoro, Naib Presiden Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif Huluan Petronas Datuk Adif Zulkifli, dan Director Finance for Acquisition Divestment and NBD Asia Pacific Shell Kuo Tong Soo.
Baca juga : SKK Migas Jaring Pembeli LNG Masela, Potensi Gas Melimpah
Penandatanganan dilakukan pada acara pembukaan Konvensi Indonesia Petroleum Association (IPA) di Tangerang, Banten, disaksikan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Dirut Pertamina Nicke Widyawati serta Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas Tan Sri Tengku Muhammad Taufik.
Inas menegaskan kinerja Pertamina, termasuk PHE sekarang sudah bagus, untuk itu tinggal dukungan dari negara saat mengelola Blok Masela.
Dukungan tersebut, tambahnya, harus datang dari pemerintah maupun DPR sehingga tidak akan menghambat kerja PHE, salah satunya adalah pemberian tax holiday bagi Pertamina dalam mengelola blok tersebut.
Baca juga : Pengelolaan Blok Masela oleh PHE Diyakini Gerakkan Ekonomi KTI
"Jangan (perusahaan) asing saja yang dapat. Pertamina juga seharusnya dapat," katanya.
Selain itu, dia mengusulkan bea untuk impor peralatan pengeboran kalau perlu 0%, karena hal tersebut sangat penting untuk Pertamina bekerja.
Namun demikian, Inas juga mengingatkan agar PHE cermat dalam membuat perhitungan mengerjakan Blok Masela. (Ant/S-2)
Lirik dan makna lagu Rasa Sayange serta perannya sebagai simbol persaudaraan dalam momen diplomasi, termasuk pengantar kepulangan kunjungan Anwar Ibrahim.
Kemenag Maluku melaporkan hilal 1 Syawal 1447 H gagal terlihat di Negeri Wakasihu karena posisi hilal masih di bawah 2 derajat.
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
DI tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa aksi nyata tidak lagi dapat ditunda.
Di salah satu stasiun pengumpul migas, Nadia Silvia menjalankan tugasnya sebagai operator di Stasiun Pengumpul Bambu Besar Pertamina EP Field Subang.
PT Pertamina mengapresiasi dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan Elpiji. Hal itu dilakukan melalui sinergi bersama aparat penegak hukum.
Jaksa Penuntut Umum menuntut lima terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan hukuman penjara antara 6 hingga 12 tahun
Pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan penyesuaian harga tersebut kepada publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved