Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGURUS Pusat (PP) Muhammadiyah menggandeng Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN atau BTN Syariah dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Taperaa) memberikan kemudahan bagi umat mendapatkan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah. Sebanyak 403 anggota melakukan akad masal secara luring, Selasa (25/7).
Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, BTN Syariah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan penyaluran pembiayaan perumahan melalui program Tabungan Rumah Tapera bagi peserta pekerja mandiri Muhammadiyah.
“Kami berharap dengan kerjasama yang baik ini warga Muhammadiyah makin mudah memiliki rumah dengan akses pembiayaan yang mudah, murah dan terjangkau cicilannya dengan program pembiayaan pemilikan rumah dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR Sejahtera yang diterbitkan oleh bank dengan skema akad syariah sesuai dengan ketentuan perbankan syariah dari BTN Syariah," kata Nixon usai penandatanganan PKS Tripartit di Jakarta, Selasa (25/7).
Baca juga: Laba BTN Syariah Capai Rp281,21 miliar di Semester I 2023
Nixon memaparkan pembiayaan tersebut mengakomodasi umat Muhammadiyah termasuk peserta pekerja mandiri Muhammadiyah yang belum memiliki rumah melalui skema Saving Plan. Nasabah cukup menabung sebesar angsuran dan iuran Tapera selama 3 bulan sebagai syarat untuk dapat mengakses program pembiayaan yang dimaksud.
Jika lolos verifikasi, nasabah dapat melanjutkan Akad KPR Sejahtera dengan uang muka sebesar 1%, angsuran tetap dengan marjin sebesar 5%, dan jangka waktu hingga 20 Tahun. Untuk syarat pengajuan antara lain seluruh umat Muhammadiyah yang belum pernah memiliki rumah dan memiliki penghasilan maksimal Rp7 juta (belum menikah) dan Rp8 Juta (menikah).
Baca juga: Kinerja Tumbuh Signifikan, Bank BTN Raih Penghargaan FinanceAsia 2023
“Pada hari ini kami mengundang nasabah kami untuk melaksanakan akad secara on-site pada acara Penandatanganan PKS ini sebanyak 30 nasabah dan akad secara on-line melalui zoom sebanyak 373 nasabah. Diharapkan kerjasama ini pada Tahun 2023 BTN Syariah dapat menyerap 2.000 unit rumah bagi Warga Muhammadiyah,” kata Nixon.
BTN Syariah membidik potensi pembiayaan dari kerjasama ini senilai kurang lebih Rp500 miliar, termasuk di dalamnya KPR Sejahtera/Subsidi. Sedangkan potensi dana pihak ketiga diharapkan meningkat menjadi sekitar Rp1,2 triliun.
Dengan jaringan outlet BTN Syariah di seluruh Indonesia sebanyak 33 Kantor Cabang Syariah, 67 KC Pembantu Syariah dan 5 Kantor Kas Syariah serta pengalaman lebih dari 18 tahun melayani masyarakat Indonesia, Nixon optimistis target tersebut dapat tercapai.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayan Indonesia sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy berharap dengan kerjasama antara BTN Syariah, BP Tapera dan Muhammadiyah dapat saling berbagi manfaat.
“Tolong dibuat skema yang lebih fleksibel, terutama warga yang sudah memiliki lahan untuk jadi perumahan, InsyaAllah tidak ada kredit macet kalau bekerjasama dengan Muhammidiyah," kata Muhadjir.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Adi Setianto menyampaikan, tujuan dari kerjasama ini untuk mewujudkan perluasan kepesertaan pekerja mandiri/informal sebagai peserta dan percepatan penyaluran Rumah Tapera bagi warga Muhammadiyah. Adapun targetnya adalah segmen dari Pekerja mandiri/informal dengan penghasilan tidak tetap seperti Wiraswasta, UMKM, Pemuka Agama, Penceramah, serta status pekerjaan tidak tetap seperti para pekerja kontrak dan Guru serta staf honorer.
“Penerima Manfaat yang akan akad hari ini merupakan Peserta Unbankable dan Bankable. Untuk kategori pertama Peserta yang dinyatakan UnBankable oleh Bank akan tetap mendapat kesempatan menerima manfaat #RumahTapera dengan cara menabung (Tabungan+Angsuran) selama 3 bulan secara konsisten sebelum dinyatakan menjadi Bankable oleh Bank.
Adi menambahkan Peserta kategori ke-2 yang dinyatakan bankable dapat langsung menerima manfaat dan selanjutnya diharapkan dapat membayar angsuran dan tabungan #RumahTapera.
“Tabungan beserta pengembangannya akan dikembalikan pada saat tenor berakhir.” ujar Adi. (Z-10)
Direktur Consumer BBangk Tabungan Negara (BTN) Hirwandi Gafar mengungkapkan permintaan KPR nonsubsidi pada tahun ini masih tinggi dan diperkirakan akan terus meningkat pada Mei dan Juni 2024.
BTN dalam lima tahun terakhir telah menyalurkan KPR ke sektor informal sebanyak sekitar 133.000 unit atau senilai sekitar Rp22 triliun.
Perumahan yang dibangun developer PT Ababil Group merupakan bagian dari program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) berupa kredit konstruksi dari BPJS Ketenagakerjaan melalui Bank BTN.
Di ekosistem ini, Bank BTN menawarkan layanan lengkap mulai dari transaksi untuk wholesale hingga ritel melalui BTN Mobile.
Adapun insentif pemerintah ini akan menanggung 100% PPN pembelian rumah yang harganya di bawah Rp 2 miliar, dan mulai berlaku awal November 2023.
Nasabah dapat melakukan berbagai traksaksi keuangan serta juga layanan perumahan/mortgages melalui SuperApps BTN Mobile tanpa perlu berpindah atau menggunakan aplikasi yang berbeda
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
KETUA Pimpinan Pusat Organisasi Islam Muhammadiyah Anwar Abbas mengimbau masyarakat internasional untuk mengutuk Israel atas pembunuhan yang mereka lakukan terhadap Ismail Haniyeh.
Muhammadiyah berkomitmen menjalankan izin tambang sesuai amar makruf nahi munkar secara elegan dan bermartabat sesuai kepribadian Muhammadiyah.
ISLAM berkemajuan dalam tulisan ini mengacu pada Risalah Islam Berkemajuan (RIB) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang disahkan dalam Muktamar Ke-48 Muhammadiyah di Surakarta.
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi dan menghormati keputusan PP Muhammadiyah yang siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved