165 Juta Orang jatuh Miskin dalam 3 Tahun Krisis, PBB Serukan Penangguhan Pembayaran Utang

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyebut Pandemi covid-19, meningkatnya krisis biaya hidup, dan perang di Ukraina telah mendorong 165 juta orang ke dalam kemiskinan sejak 2020. Badan dunia itu pun menyerukan jeda pembayaran utang untuk negara-negara berkembang.

Karena guncangan krisis ini, menurut untuk sebuah studi yang diterbitkan oleh Program Pembangunan PBB, sebanyak 75 juta orang akan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem, yang didefinisikan sebagai hidup dengan pendapatan kurang dari US$2,15 (sekitar Rp40 ribu) per hari, antara tahun 2020 dan akhir tahun 2023. Selain itu, 90 juta lainnya akan jatuh di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan US$3,65 per hari. (lihat grafis)

"Yang paling miskin paling menderita dan pendapatan mereka pada 2023 diproyeksikan tetap di bawah tingkat pra-pandemi," kata laporan yang dipublikasikan, Kamis (13/7)

"Negara-negara yang dapat berinvestasi dalam jaring pengaman selama tiga tahun terakhir telah mencegah sejumlah besar orang jatuh ke dalam kemiskinan," kata kepala UNDP Achim Steiner dalam sebuah pernyataan.

"Di negara-negara dengan utang tinggi, ada korelasi antara tingkat utang yang tinggi, pengeluaran sosial yang tidak mencukupi, dan peningkatan tingkat kemiskinan yang mengkhawatirkan," imbuhnya.

Laporan itu menyerukan "jeda utang-kemiskinan" di negara-negara yang tengah berjuang secara ekonomi dengan mengarahkan pembayaran utang untuk membiayai pengeluaran sosial dan melawan dampak guncangan ekonomi makro. "Solusinya tidak di luar jangkauan sistem multilateral," kata laporan itu.

Menurut laporan PBB lainnya yang diterbitkan pada hari Rabu, sekitar 3,3 miliar orang, hampir setengah dari umat manusia, tinggal di negara-negara yang membelanjakan lebih banyak untuk membayar bunga utang daripada pendidikan dan kesehatan.

“Dan negara-negara berkembang,  meskipun memiliki tingkat utang yang lebih rendah, membayar lebih banyak bunga, sebagian karena tingkat utang yang lebih tinggi,” kata laporan itu.

Menurut laporan tersebut, biaya tahunan untuk mengangkat 165 juta orang miskin baru keluar dari kemiskinan akan mencapai lebih dari US$14 miliar, atau 0,009% dari output global dan sedikit kurang dari 4% dari total layanan utang luar negeri pada tahun 2022 untuk ekonomi negara berkembang. .

Jika kerugian pendapatan di antara orang-orang yang sudah miskin sebelum guncangan juga dimasukkan, biaya mitigasi akan mencapai sekitar US$107 miliar, atau 0,065% dari PDB dunia dan sekitar seperempat dari total pembayaran utang publik luar negeri, menurut perkiraan penulis laporan tersebut.

"Ada kerugian manusia karena tidak melakukan restrukturisasi utang negara negara berkembang," kata Steiner. "Kami membutuhkan mekanisme baru untuk mengantisipasi dan menyerap kejutan dan membuat arsitektur keuangan berfungsi untuk yang paling rentan."

Awal pekan ini, Sekretaris Jenderal PBB  Antonio Guterres, yang telah mendorong reformasi lembaga keuangan internasional, mengecam sistem keuangan global yang sudah ketinggalan zaman. “Hal itu mencerminkan dinamika kekuatan kolonial seperti pada era ketika sistem itu diciptakan," tegasnya. (AFP/M-3)

​