Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
HASAN Fawzi mendapat kepercayaan DPR untuk menjadi anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) baru periode 2023-2028.
Hal itu diketahui dari hasil fit and proper test yang dilakukan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (10/7).
Nantinya, Hasan bakal menjabat Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital dan Kripto merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK.
Baca juga : Tok! Hasan Fawzi dan Agusman Jadi Anggota Dewan Komisioner OJK
Berikut ini profil Hasan Fawzi dikutip dari laman OJK.
Lahir di Purwakarta pada tanggal 27 April 1970, Hasan Fawzi merupakan sarjana teknik lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1993.
Baca juga : 1.075 Domain Situs Web Ilegal Perdagangan Berjangka Komoditi Diblokir!
Ia memeroleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Universitas LÍAE de Grenoble, Universite Pierre Mendes, Prancis, dan gelar Magister Manajemen (MM) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di 2008.
Memulai karir di PT Kliring Depositori Efek Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sistem (1993-1997), kemudian bergabung dengan KPEI.
Hasan Fawzi merupakan mantan Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012 dan menjadi Direktur Utama KPEI selama dua periode (2012-2015 dan 2015-2018). Ia ditetapkan sebagai Direktur Pengembangan BEI melalui RUPS pada 29 Juni 2018.
Selain Hasan Fawzi, DPR juga menetapkan Agusman sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK. (Z-4)
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, pihaknya tidak perlu mengeluarkan peraturan baru untuk memberikan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menyatakan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan peningkatan batas maksimum pinjaman fintech lending untuk sektor produktif menjadi Rp10 miliar.
BRI Insurance berhasil menorehkan prestasi dengan memboyong tiga penghargaan di acara 25th Insurance Award 2024.
OJK mengungkapkan total tabungan di program Satu Pelajar Satu Rekening (Kejar) mencapai Rp32,84 triliun. Jumlah ini berasal dari 57,05 juta peserta.
Sejumlah perusahaan sudah memiliki syarat yang cukup untuk terjun ke bursa, baik dari sisi keuangan maupun tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).
MENURUT data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai transaksi kripto di Indonesia telah mencapai lebih dari Rp211,1 triliun pada 2024.
Kehadiran OJK diharapkan dapat meningkatkan potensi daerah, terutama mengembangkan UMKM.
Ada hambatan-hambatan yang dialami oleh para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh pinjaman dana kredit usaha rakyat (KUR) dari pemerintah.
OJK berkomitmen terus menjaga aspek perlindungan konsumen. Hal itu dibuktikan dengan penghentian 915 entitas yang didominasi oleh pinjaman online ilegal oleh Satgas Pasti di 2024.
OJK melakukannya melalui kerangka pengaturan, pengawasan, dan perizinan yang lebih terintegrasi
Roadmap tersebut merupakan landasan kebijakan untuk mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved