Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI VII DPR RI menyoroti proses hilirisasi oleh para perusahaan tambang nikel yang masih mengekspor bahan mentah.
Dalam rapat dengan pendapat Komisi VII dengan Kementerian Perindustrian beserta perusahan-perusahaan tambang, Anggota Fraksi PAN Nasril Bahar mengungkapkan proses hilirisasi industri belum berfokus pada barang jadi.
Lebih jauh komisi 7 menginginkan hilirisasi nikel dapat menghasilkan barang yang dapat langsung digunakan konsumen, seperti peralatan makan hingga barang otomotif. Dalam hal ini komisi 7 melihat untuk memenuhi keperluan seperti itu, Indonesia masih mengandalkan impor dari negara tetangga.
Baca juga: Proteksionisme Bukan Satu-satunya Cara Dorong Hilirisasi
"Kami melihat industri hilirisasi dari nikel hari ini masih berjalan untuk raw-nya itu sudah diproses dari sisi belum masuk kepada downstream finishing goods-nya," ujarnya saat ditemui di komplek DPR RI pada Selasa (20/6).
Dirinya menegaskan sejauh mana kehadiran tenan dalam kawasan industri dapat membentuk manufaktur yang dapat langsung mengolah bahan mentah dalam negeri. Lebih jauh tidak ada skema ekspor barang mentah kemudian mengolah hasil ekspor tersebut di dalam negeri.
Baca juga: Hilirisasi Berkontribusi Signifikan pada Neraca Perdagangan
"Sehingga tidak lagi diolah barang setengah jadi lalu dilakukan ekspor kembali lagi ke indo kita import barang tersebut. Ini yg tidak kami inginkan ke depan," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Eko S.A. Cahyanto, mengungkapkan kementerian perindustrian hingga saat ini mendorong proses industrialisasi menjadi barang jadi di semua kawasan industri.
Dirinya menyebut membutuhkan waktu dan proses panjang untuk bisa mengolah bahan mentah menjadi sebuah produk. Eko turut menambahkan tengah memperkuat kawasan industri untuk menarik tenan sehingga tertarik mengolah sumber daya alam di Indonesia.
"Kawasan-kawasan industri kami kembangkan agar menarik tenan. Tentu kawasan tersebut harus strategis dan dekat dengan potensi sumber daya alam yang tersedia," ujarnya
"Untuk menciptakan produk stainless steel tidak hanya 1-2 pabrik, tapi mungkin bisa 10-15 pabrik sehingga rantai nilai dari proses ini bisa terisi, dan menghasilkan produk yang kami harapkan di dalam negeri," ujarnya. (MGN/Z-7)
Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menilai unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog.
Impor ilegal adalah hal yang harus dihadapi secara bersama-sama agar tidak terus menggerus pasar dalam negeri Indonesia.
Pihak yang paling dirugikan dari maraknya impor produk asing saat ini adalah industri kecil dan menengah (IKM), bukanlah usaha kecil dan menengah (UKM).
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyita barang impor ilegal yang dikelola oleh WNA
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengakui target digitalisasi UKM tidak akan tercapai di tahun ini.
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.
WACANA pemerintah soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi menuai sorotan. Komisi VII DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang jelas agar tidak menimbulkan keresahan.
Pertamina memertimbangkan menurunkan harga jual BBM umum awal Juli 2024 seperti yang dilakukan beberapa operator SPBU swasta. Hal itu dilakukan karena acuan harga BBM di MOPS sejak Mei
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan tepis isu penangkapan keduanya oleh polisi Arab Saudi
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto berharap kehadiran Microsoft dalam dunia investasi tanah air bisa mendukung perekonomian dan perkembangan teknologi Indonesia.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memproses kasus modifikasi dispenser BBM yang dilakukan pihak SPBU nakal.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI M Nasir mempertanyakan program alat memasak berbasis listrik (AML) berupa pemberian rice cooker gratis oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved