Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp7,33 triliun pada 2024. Pagu indikatif tersebut terdiri dari rupiah murni sebesar Rp1,2 triliun dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp5,9 triliun.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, nantinya usulan anggaran tersebut akan digunakan untuk program perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko sebesar Rp79,5 miliar, dan sebesar Rp7,5 triliun untuk dukungan manajemen.
“Usulan Dirjen Perbendaharaan yaitu untuk program perbendaharaan dan kekayaan negara dan risiko jumlahnya sebesar Rp79,5 miliar dan untuk dukungan manajemen Ro 7,25 triliun,” kata Prima dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (13/6).
Baca juga: Efisiensi Anggaran Kemenkeu Capai Rp2,12 Triliun
Prima merincikan, pagu indikatif yang bersumber dari BLU di antaranya, dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp5,8 triliun, dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp72,8 miliar, dan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Rp69,6 miliar.
Lebih lanjut, usulan anggaran tersebut juga akan digunakan untuk mendukung partumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraaan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, pengentasan kemiskinan, pertubahan iklim, dan energi hijau. (Z-10)
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Menpora menegaskan pentingnya peran Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan sebagai pengelola aset kementerian.
Indonesian AID, atau Lembaga Dana Kerja Sama Internasional (LDKPI), merayakan lima tahun berdirinya sebagai badan layanan umum yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
Perum Bulog juga memiliki utang senilai Rp7 triliun yang digunakan untuk menalangi pembelian beras yang diinisiasi Badan Pangan Nasional (Bapanas).
MANTAN Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan kesediaannya untuk menjadi justice collaborator dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G.
Komisi VII DPR RI mendukung PT Bukit Asam TBK agar proyek Dimethyl Ether (DME) dimasukkan ke dalam (BLU) Badan Layanan Umum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved