Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PANITIA Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2023-2028 menetapkan enam calon Anggota Dewan Komisioner OJK yang lulus Seleksi Tahap IV (Afirmasi/Wawancara).
Penetapan hasil seleksi tersebut dituangkan dalam Pengumuman Nomor PENG-05/PANSEL-DKOJK/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Hasil Seleksi Tahap IV (Afirmasi/Wawancara) Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2023-2028.
"Panitia Seleksi telah menyampaikan Calon Anggota DK OJK yang lulus Seleksi Tahap IV (Afirmasi/Wawancara) kepada Presiden Republik Indonesia," kata Ketua Panitia Seleksi yang juga Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati.
Baca juga : Rapat dengan OJK, Anis Byarwati Beri Perhatian kepada Isu Syariah
Mereka adalah Agusman yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Audit Internal Bank Indonesia. Lalu ada Adi Budiarso, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
Kandidat berikutnya yaitu Budi Santoso, merupakan salah satu direktur di kantor jaringan global firma akuntansi terbesar dunia PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia (PwC). Kemudian ada Hasan Fawzi, yang merupakan Komisaris Utama PT Pefindo Biro Kredit Hasan Fawzi.
Baca juga : Manajemen Risiko Buruk Jadi Sebab Banyak Fintech Bermasalah
Berikutnya ada Erwin Haryono yang kini menjabat sebagai Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, serta Mardianto Eddiwan Danusaputro yang kini menjabat sebagai Chief Executive Officer BNI Ventures.
Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat. Menkeu mengatakan dari enam nama itu, Presiden Jokowi akan memilih empat nama. Setelah itu, akan diberikan ke DPR untuk diuji kelayakan dan kepatutan.
"DPR dalam waktu maksimal 45 hari melakukan fit and proper test untuk memilih satu nama untuk satu posisi sehingga akan ada dua nama yang akan lolos dari DPR," kata Menkeu.
Menkeu memperkirakan pada 11 Agustus sudah ada dua DK OJK yang baru sehingga dapat segera dilantik oleh Mahkamah Agung (MA).
Dua nama terpilih nantinya akan mengisi posisi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota Dewan Komisioner.
Serta untuk menempati kursi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto merangkap anggota Dewan Komisioner. (Z-4)
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, pihaknya tidak perlu mengeluarkan peraturan baru untuk memberikan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menyatakan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan peningkatan batas maksimum pinjaman fintech lending untuk sektor produktif menjadi Rp10 miliar.
BRI Insurance berhasil menorehkan prestasi dengan memboyong tiga penghargaan di acara 25th Insurance Award 2024.
OJK mengungkapkan total tabungan di program Satu Pelajar Satu Rekening (Kejar) mencapai Rp32,84 triliun. Jumlah ini berasal dari 57,05 juta peserta.
Sejumlah perusahaan sudah memiliki syarat yang cukup untuk terjun ke bursa, baikĀ dari sisi keuangan maupun tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).
Untuk mendapatkan pimpinan KPK yang berintegritas sesuai keinginan publik dan UU, semua ada di tangan panitia seleksi (pansel).
PANITIA Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024-2029 mengumumkan sebanyak 236 orang lulus seleksi administrasi capim KPK.
SEJUMLAH pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 diumumkan pada Rabu (24/7/2024).
OPTIMISME publik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dibangkitkanĀ agar KPK berubah menjadi lebih baik dan mendapatkan kembali kepercayaan publik.
Pemeriksaan rekam jejak akan dilakukan setelah panitia seleksi (pansel) mengirimkan data ke KPK.
MANTAN penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap meminta panitia seleksi KPK untuk tidak gegabah dengan meluluskan peserta seleksi pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak bermasalah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved