Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan upaya penghiliran industri sumber daya alam (SDA) Indonesia berhasil membuat transaksi neraca berjalan ke level yang positif, alias surplus. Hingga akhir 2022, misalnya Indonesia memiliki surplus transaksi berjalan sebesar US$13,2 miliar, setara 1% dari produk domestik bruto (PDB).
"Keputusan Indonesia untuk terus melakukan hilirisasi SDA yang secara logika ekonomi masuk akal, karena selama ini nilai tambah SDA Indonesia sangat minimal terjadi di dalam negeri dan menyebabkan Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya rentan terhadap eksternal balance," ujarnya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR di gedung DPR, Jakarta, Senin (30/5).
Sri Mulyani menambahkan, dengan adanya hilirisasi, aliran investasi langsung masuk ke Indonesia mengalir cukup deras. Hal itu kemudian juga merambat pada penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Baca juga: Pemerintah Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2024 Capai 5,7%
Bahkan saat ini initial public offering (IPO) pada sektor metal di pasar modal Indonesia mengungguli Hong Kong dan India. Itu disebut mengindikasikan dampak berganda yang besar dari penghiliran industri SDA di dalam negeri.
"Jadi artinya, kalau bicara hilirisasi SDA dan peningkatan dari industri otomotif berdasarkan elektrik serta baterai, itu bukan pemihakan satu sektor, tapi ini adalah pemosisian Indonesia secara strategis di dunia dan meningkatkan resiliensi eksternal Indonesia," jelasnya.
Baca juga: Sri Mulyani : Hilirisasi Dorong Indonesia Keluar dari Fragile Five
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, selain agenda hilirisasi yang digaungkan pemerintah, kondisi geopolitik Indonesia juga menjadi daya tawar yang mampu menarik investor menanamkan modalnya ke Tanah Air.
"Indonesia memegang peran yang cukup besar dan Indonesia ingin memastikan SDA kita dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk multiplier effect di Indonesia. Itu memberikan pesan yang kuat bagi investor, tidak hanya bagaimana mereka menyiapkan di tahun ke depan, bahkan tahun ini mereka sudah mulai masuk," jelasnya saat ditemui seusai rapat kerja. (Mir/Z-7)
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
BPP HIPMI Banom Womenpreneur menggelar konferensi pertamanya yang berfokus pada hilirisasi industri sebagai langkah menuju Indonesia Emas
DIREKTUR Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan setidaknya terdapat empat permasalahan utama yang menimbulkan anomali hilirisasi di Indonesia.
Proses hilirasi harus dilakukan secara hati-hati. Belajar dari hilirisasi nikel, beberapa pelajaran patut dipetik agar letak kelemahan hilirisasi selama ini bisa diperbaiki.
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah berikutnya untuk mengevaluasi program hilirisasi tambang yang dijalankan selama pemerintahan Joko Widodo.
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini dinilai terlalu eksklusif dan minim melibatkan masyarakat lokal. Itu termasuk dalam pelibatan rantai pasok,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved