Produktivitas Padi Lokasi 'Scalling Up CSA' Kementan Naik 1 Ton Per Hektare

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memastikan produktivitas rata-rata padi di lahan scalling up dari 'Pertanian Cerdas Iklim' atau Climate Smart Agriculture (CSA) di Patok Beusi, Kabupaten Subang, Jawa Barat meningkat 1 ton/ha gabah kering panen (GKP) melalui Program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project [SIMURP] di Provinsi Jawa Barat.

Produktivitas GKP lokasi Scalling Up terukur pada hasil produksi 6,3 ton/ha di lokasi non CSA menjadi 7,3 ton/ha di lokasi CSA dari SIMURP.

Hal ini diperkuat dengan data produktivitas yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) melalui perhitungan Kerangka Sample Area (KSA) dari hasil evaluasi kegiatan tahun 2022.

Baca juga: Produktivitas Demplot Padi di Lokasi CSA Jabar, Naik 0,56 Ton Per Hektare 

Kegiatan CSA SIMURP di Jawa Barat dilaksanakan pada tiga daerah irigrasi (DI) yakni DI Jatiluhur, Cikeusik dan Cipancuh yang yang mencakup empat kabupaten yaitu Cirebon, Indramayu, Subang dan Karawang.

Dukung Peningkatan Produktivitas di Jabar

Tujuannya, mendukung peningkatan produktivitas padi, CSA SIMURP di Jawa Barat (Jabar) akan mengembangkan 8 lokasi scalling up @50 ha/lokasi kegiatan CSA.

Peningkatan produktivitas padi pada lokasi Demplot CSA dikemukakan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan (BPPSDMP) Bustanul Arifin Caya pada Jumat (26/5) di Desa Jatimulya, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang pada kegiatan ´Mid Term Review Mission dan Farmer Field Day (FFD)´ di lokasi CSA SIMURP 2023.

Baca juga: Gandeng BPP, Kementan Terapkan CSA Dukung Genta Organik di Jabar

Capaian produktivitas pada lokasi CSA tersebut sejalan arahan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang senantiasa mendorong peningkatan produksi beras nasional, untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

"Peningkatan produktivitas beras harus jadi tantangan kita bersama, karena beras sangat penting bagi kehidupan seluruh rakyat," katanya.

Mentan Syahrul meminta jajarannya melakukan berbagai upaya agar produksi padi mulai hulu hingga hilir bisa lebih efisien, sehingga hasil produksnya lebih tinggi dan memberi laba lebih besar bagi petani.

"Saya tidak bisa terima kalau produktivitas padi hanya 5,2 ton per hektare. Harus ditingkatkan lagi," katanya.

Baca juga: Rangkul Milenial, SMK PP Kementan Gelar Open Day di Banjarbaru 

Hal senada dikemukakan Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi, bahwa kapasitas dan kompetensi SDM pertanian menjadi penentu peningkatan produktivitas.

Ganjot Produktivitas dengan Panca Usaha dan Smart Farming

“Saat ini mari genjot produktivitas padi dengan panca usaha plus smart farming dengan produk-produk teknologi dan varietas unggul sehingga menghasilkan produktivitas tinggi yang dapat menghasilkan duit yang banyak," katanya.

Dedi Nursyamsi menambahkan peningkatan produktivitas padi nasional seharusnya tidak sesulit dulu. Pasalnya, teknologi pertanian terus berkembang, varietas-varietas padi unggul juga tersedia.

Pada kegiatan ´Mid Term Review Mission dan FFD di Subang, Kapusluh Bustanul Arifin Caya mengajak dan mendorong pemerintah daerah agar berperan aktif dalam pengawalan dan pendampingan kegiatan CSA SIMURP.

Baca juga: Polbangtan, Kementan, Perkuat Ekosistem Kewirausahaan Petani Milenial Pasuruan

"Utamanya adalah peningkatan produksi dan produktivitas, indeks pertanaman atau IP dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca," katanya

Guna menunjang hal itu, Kementan melalui Program SIMURP mendukung penerapan teknologi CSA dengan Demonstration Plot (Demplot) pada 2.808 kelompok tani (Poktan). Diikuti penguatan kapasitas petani melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) pada 2.808 Poktan.

"Khusus Jawa Barat, kegiatan penerapan teknologi CSA padi dan non padi didukung 37 BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) dengan mengembangkan 888 Demplot CSA, delapan lokasi Scalling Up @50 hektar per lokasi," kata Kapusluh Bustanul AC.

Tak hanya itu, katanya lagi, SIMURP di Jawa Barat akan menggelar CSA mendukung Gerakan Tani Pro Organik (Genta Organik) pada 37 Demplot CSA, Bimtek CSA dan Uji Emisi GRK pada empat kabupaten yakni Cirebon, Indramayu, Subang dan Karawang.

Baca juga: Pacu 'Pertanian Cerdas Iklim', Kementan Koordinasi dengan Pemda

Kegiatan ´Mid Term Review Mission´ CSA SIMURP 2023 dan Farmer Field Day (FFD) di Subang, Jumat (26/5) dihadiri tim PUPR Pusat, Julianto dan Tim Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum; Tim Bank Dunia, Ijsbrand Harko de Jong; Board of Directors Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) David Osborne; General at PMC Retail, Eom Subastian; TA CPIU Komponen B, Yoo serta Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (KTPM) dan TPM.

Turut hadir Kabid Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Jabar, Kepala Pertanian Kabupaten Subang; Koordinator dan Sub Koordinator Kelompok Lingkup Pusat, serta Penyuluh Pertanian Pusat; Manager, Deputi dan tim Pengelola SIMURP.

Sebagaimana diketahui, Program SIMURP merupakan modernisasi irigasi strategis dan program rehabilitasi mendesak. Pengelolaannya lintas empat kementerian dan lembaga yakni Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan target lokasi Daerah Aliran Sungai (DAS).

Baca juga: Menteri Pertanian Berterima Kasih Kepada Petani

Lokasi kegiatan Program SIMURP tersebar pada 24 kabupaten di 10 provinsi yang merupakan daerah irigasi maupun daerah rawa di antaranya Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai; Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin di Sumatera Selatan.

Pulau Jawa meliputi Kabupaten Cirebon, Indramayu, Karawang, Subang di Jawa Barat; tujuh kabupaten di Jawa Tengah yakni Banjarnegara, Purbalingga, Purworejo, Grobogan, Demak, Kebumen, Brebes; dan Kabupaten Jember di Jawa Timur.

Sementara di Kalimantan hanya Kabupaten Katingan di Kalimantan Tengah; Kabupaten Takalar, Bone, Pangkep, Pinrang; Konawe di Sulawesi Selatan; Kabupaten Konawe di Sulawesi Tenggara; Kabupaten Lombok Tengah di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Nagekeo di Nusa Tenggara Timur (NTT). (RO/S-4)