Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendampingi Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan pemantauan pasokan bahan bakar minyak (BBM) menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di Terminal BBM Panjang PT Pertamina di Bandar Lampung, Lampung, Kamis (30/3).
Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengungkapkan ada tiga tantangan yang harus diantisipasi dalam pengelolaan pasokan BBM di periode lebaran, yaitu ketersediaan suplai, kelancaran distribusi, dan keamanan.
"Perlu diperhatikan ketersediaan suplai. Suplai yang ada, khususnya biosolar dan pertalite , harus bisa ditambah," ujar Erika.
Baca juga: BPH Migas Janji Ungkap Masalah Tahunan Distribusi BBM di Lembata
Kemudian, perihal kelancaran distribusi, itu juga harus dipersiapkan dengan baik. Meskipun suplai tersedia, belum tentu situasi di lapangan aman. Faktor cuaca bisa menjadi salah satu penghambat lancarnya laju pengiriman pasokan.
"Mengingat adanya pulau-pulau yang kemungkinan terdampak cuaca ekstrim atau cuaca buruk, kita perlu antisipasi dengan menyiapkan stok lebih awal," terangnya.
Baca juga: Polda Metro Jaya Berikan Layanan Mudik Gratis Lebaran 2023
Erika juga menyampaikan, pengelolaan hilir migas harus menjaga faktor keamanan dan keselamatan dengan cermat dan tepat, sehingga tidak terjadi kejadian yang tidak diharapkan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan kunjungan kali ini dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan energi, seperti BBM dan listrik yang andal dan terjangkau dalam momentum Ramadan dan lebaran.
Energi yang merupakan kebutuhan dasar bagi manusia adalah suatu hal yang sangat krusial sehingga perlu dipastikan keandalannya dalam situasi hari-hari besar. (Ant/Z-11)
WACANA pemerintah soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi menuai sorotan. Komisi VII DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang jelas agar tidak menimbulkan keresahan.
Pertamina memertimbangkan menurunkan harga jual BBM umum awal Juli 2024 seperti yang dilakukan beberapa operator SPBU swasta. Hal itu dilakukan karena acuan harga BBM di MOPS sejak Mei
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan tepis isu penangkapan keduanya oleh polisi Arab Saudi
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto berharap kehadiran Microsoft dalam dunia investasi tanah air bisa mendukung perekonomian dan perkembangan teknologi Indonesia.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memproses kasus modifikasi dispenser BBM yang dilakukan pihak SPBU nakal.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI M Nasir mempertanyakan program alat memasak berbasis listrik (AML) berupa pemberian rice cooker gratis oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM.
Saat ini, terpantau pelayanan solar subsidi di Kabupaten Sikka berjalan normal tidak mengalami kendala maupun antrian yang mengular.
Saat ini regulasi dari pemerintah masih lebih ke arah kendaraan listrik berbasis baterai dengan segala kemudahan yang diberikan.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Dalam upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, berbagai produk bahan bakar minyak (BBM) ramah lingkungan telah dikembangkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved