Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta perusahaan pertambangan untuk segera menyelesaikan proyek fasilitas peleburan dan pemurnian (smelter) konsentrat tembaga untuk melanjutkan program hilirisasi.
Pemerintah Indonesia dengan tegas akan menyetop eskpor bijih bauksit dan konsentrat tembaga pada Juni 2023. Tepatnya, setelah pada 2020 ekspor bijih nikel dilarang.
"Larangan ekspor ini sudah dimulai dari nikel. Sekarang bauksit dan lainnya menyusul. Semuanya (proyek smelter) harusnya diproses di 2023 agar tuntas," ungkap Arifin di Jakarta, Jumat (24/2).
Baca juga: Presiden Bantah Hilirisasi Hanya Untungkan Asing
Pada tahun ini, ditargetkan 32 smelter selesai dibangun. Terdiri dari 12 smelter terintegrasi dengan tambang dan 20 smelter independen. Kementerian ESDM mencatat hingga saat ini, sudah dibangun 21 smelter.
Adapun 5 smelter di antaranya terintegrasi dan 16 smelter berdiri sendiri, yang mayoritas merupakan smelter nikel. Arifin menjelaskan langkah pelarangan ekspor konsentrat tembaga sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Sampai saat ini, lanjut dia, belum ada rencana penerapan relaksasi ekspor seperti pengenaan bea ekspor. "Ya silakan saja (yang keberatan). Langkah ini sesuai UU," pungkas Arifin.
Diketahui, salah satu perusahaan yang diminta segera merampungkan proyek smelter konsentrat tembaga ialah PT Freeport Indonesia (PTFI). Smelter Manyar yang berada di Kawasan JIIPE, Gresik, Jawa Timur, ditargetkan mulai beroperasi pada 2024.
Baca juga: Pembangunan Smelter Freeport Sudah 54%, Ditargetkan Beroperasi 2024
"Dia (PTFI) lagi ngebut menyelesaikan. Serius ngebutnya. Kalau tidak kelar, ya tidak bisa ekspor. Makanya dirampungkan (proyek smelter)," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menyatakan dukungan atas kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah. Dukungan itu dalam bentuk investasi masif pada proyek smelter yang tengah dibangun perusahaan.
"Aktivitas pembangunan sebelumnya terhalang pandemi covid-19. Namun, saat ini mencapai kemajuan yang baik dalam rangka penyelesaian proyek secepat mungkin," jelas Tony saat dihubungi wartawan beberapa waktu lalu.(OL-11)
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan pemerintah akan mencari pengganti dua investor yang hengkang dari proyek smelter nikel Sonic Bay di Maluku Utara.
Dua investor asal Eropa dari proyek pemurnian nikel di Maluku Utara karena hilirisasi industri tambang Indonesia dipaksakan berjalan, padahal memiliki seabrek masalah.
PERUSAHAAN kimia terbesar asal Jerman, Badische Anilin und Soda Fabric (BASF) dan perusahaan pertambangan dan metalurgi asal Prancis, Eramet hengkang dari proyek Sonic Bay di Maluku Utara.
PT Freeport Indonesia (PTFI) memulai pengiriman perdana konsentrat tembaga dari Pelabuhan Amamapare, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah ke smelter Gresik, Jawa Timur.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan PT Freeport Indonesia (PTFI) dapat memperoleh perpanjangan izin sampai umur cadangan tambang habis
Perpanjangan izin ekspor konsentrat dan lumpur anoda hingga Desember 2024 merupakan bentuk dukungan pemerintah pada industri tambang terkait.
BPP HIPMI Banom Womenpreneur menggelar konferensi pertamanya yang berfokus pada hilirisasi industri sebagai langkah menuju Indonesia Emas
DIREKTUR Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan setidaknya terdapat empat permasalahan utama yang menimbulkan anomali hilirisasi di Indonesia.
Proses hilirasi harus dilakukan secara hati-hati. Belajar dari hilirisasi nikel, beberapa pelajaran patut dipetik agar letak kelemahan hilirisasi selama ini bisa diperbaiki.
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah berikutnya untuk mengevaluasi program hilirisasi tambang yang dijalankan selama pemerintahan Joko Widodo.
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini dinilai terlalu eksklusif dan minim melibatkan masyarakat lokal. Itu termasuk dalam pelibatan rantai pasok,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved