Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ASOSIASI Pengusaha Indonesia (APINDO) mengajak kalangan buruh atau serikat pekerja untuk memperkuat kolaborasi dan kemitraan dengan mengedepankan negosiasi.
"Kurangi demo-demo itu, mari kita bicarakan setiap masalah dengan negosiasi," kata Anton Supit, Ketua Umum APINDO, saat memberikan sambutan pada Rakernas I KSPSI, di Mega Anggrek Hotel, Jakarta, Jumat (24/2) sore.
Sebelumnya Ketua Kadin Arsyad Rasjid dalam sambutan yang disampaikan secara virtual menyampaikan, menurunnya proyeksi ekonomi global pada 2023, dari 3,5% menjadi 2,9%. Kondisi ini tentunya memaksa dunia usaha melakukan efisiensi dan adaptasi.
Namun diakui Arsyad Rasjid, tantangan tersebut tidak bisa dihadapi sendiri-sendiri. Untuk itu, lanjut dia, perlu diperkuat kolaborasi dan kemitraan di antara seluruh stakesholder, pengusaha, buruh, dan pemerintah.
"Kadin ajak KSPSI untuk terus meningkatkan kolaboratif dan solidaritas buruh dan pengusaha," tegas Arsyad.
Ketua Umum APINDO Anton Supit mengapresiasi kesediaan Moh. Jumhur Hidayat memimpin serikat pekerja. "Tidak ada orang yang memiliki kompetensi mau memimpin serikat pekerja," kata Anton, seraya menambahkan kelebihan Jumhur yang lain, yaitu pernah jadi pejabat dan aktivis pejuang.
Untuk itu, Ketua Umum APINDO berharap kepemimpinan Jumhur akan meningkatkan kualitas KSPSI. "Mari kita berjuang agar hukum perburuhan industrialisasi lebih sehat dan adil," ucap Anton.
Anton menegaskan, APINDO tidak keberatan merundingkan masalah upah. Namun ia juga mengingatkan hampir separo penduduk Indonesia masih belum mampu membayar iuran BPJS baik kesehatan dan ketenagakerjaan.
Untuk itu, Anton Supit mengajak KSPSI meningkatkan aksi-aksi patriotisme, berkolaborasi dengan dunia usaha mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Saya percaya Pak Jumhur Hidayat bisa membawa kemitraan hubungan indistrialisasi yang harmonis," kata Anton Supit.
Sebelumnya Ketua Umum KSPSI Moh. Jumhur Hidayat mengatakan, banyak agenda yang harus diselesaikan serikat pekerja. Ia menunjuk fenomena ojek online yang menyerap jutaan tenaga kerja dan memproduksi ratusan triliun rupiah. "Harusnya Omnibus masukkan itu," kata Jumhur.
Rakernas I KSPSI itu diikuti 245 peserta dari 31 provinsi di tanah air. Rakernas yang akan berlangsung hingga Minggu (26/2) diharapkan menghasilkan rekomendasi atas berbagai masalah perburuhan. (OL-13)
Baca Juga: Inflasi Amerika Serikat masih Tinggi, Rupiah Melemah
Sejak lama berbagai elemen masyarakat, mulai dari pekerja rumah tangga, akademisi, jurnalis, politisi, hingga tokoh agama, terus mendorong agar RUU tersebut segera disahkan.
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Heru Tjahjono menegaskan bahwa penetapan UMP 2026 harus didasarkan pada kepatuhan PP 49/2025 serta semangat buruh, dan dunia usaha
(KSPI) bersama Partai Buruh mengatakan ribuan buruh melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada 29 dan 30 Desember 2025 di Istana Negara, Jakarta menolak ump 2026 dan revisi jadi Rp 5,8 juta
KSPI dan Partai Buruh mengatakan puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran selama dua hari berturut-turut pada 29 dan 30 Desember 2025 di Istana Negara, menolak UMP 2026
KSPI menjelaskan alasan pihaknya menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.
Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani menilai gencatan senjata selama dua pekan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran belum sepenuhnya mampu memulihkan kepercayaan investor.
Apindo melihat bahwa kenaikan harga bahan baku plastik sudah melampaui pola fluktuasi normal, bahkan dalam beberapa kasus meningkat lebih dari 100%.
KETUA Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menilai rencana imbauan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan dapat dipahami sebagai langkah pemerintah dalam merespons dinamika global.
Sektor yang bergantung pada mobilitas fisik seperti sektor transportasi, ritel offline, food and beverage di kawasan perkantoran, serta hospitality akan terdampak negatif WFH.
KETUA Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menilai rencana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan setelah Lebaran tidak dapat diberlakukan serentak
Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyebut risiko serangan AS ke Iran tidak hanya berasal dari sentimen pasar tetapi juga dari potensi gangguan jalur energi dan perdagangan global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved