Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Hapsari Setyowardhani, menyatakan diperlukan adanya satu big data yang dikelola pemerintah sebagai database Usaha Kecil Menengah (UKM) seluruh Indonesia.
"Database ini dapat digunakan oleh berbagai instansi pemerintahan maupun oleh pelaku UKM untuk keperluan pemetaan pasar dan mengelola persaingan," katanya di Depok, Jawa Barat, Selasa (14/2).
Hapsari mengatakan bahwa ada beberapa isu dari pemerintah, seperti belum adanya database yang rapi, program yang tumpang tindih dan berulang, belum adanya koordinasi yang efektif, serta banyaknya pelaku UKM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) dengan fokus hanya ke bantuan modal yang diberikan, belum ke substansi pelatihan. Selain itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah lokal, seperti pemerintah daerah atau pemerintah kota dalam hal pendampingan UKM naik kelas.
Kepala Divisi Digital Economy ILUNI FEB UI, Imanul Hakim Camil memberikan alternatif lain untuk pengembangan UKM. Ia menyarankan, akan jauh lebih efektif menggunakan skema super offtaker sehingga bentuk usaha yang dimitrakan dengan merek dan kualitas sudah terjamin agar omzet lebih terjaga.
Menurut dia karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa pelaku UKM selalu fokus ke omset penjualan sehingga sulit bagi mereka untuk mengikuti program pelatihan maupun pendampingan yang mengorbankan banyak waktu dan tenaga mereka yang bisa dialokasikan untuk berjualan.
"Tujuan dari skema ini adalah agar terciptanya sebuah ekosistem dengan omset UKM yang sehat," katanya. (Ant/OL-12)
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, pihaknya tidak perlu mengeluarkan peraturan baru untuk memberikan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) merilis data terbaru Indeks Bisnis UMKM untuk Triwulan II 2024 pada Kamis (1/8).
Tumbuhnya ekonomi kerakyatan berkat skala operasi lokal. Mereka cenderung merekrut tenaga kerja di lingkungan sekitar, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan di tingkat lokal.
PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Limau Field berkomitmen mendukung inisiatif-inisiatif kreatif yang lahir dari warga yang juga para pelaku UMKM di sekitar perusahaan.
Pertumbuhan kredit dan pembiayaan segmen UMKM mendorong peningkatan proporsi kredit UMKM secara kumulatif.
PT Ethos Kreatif Indonesia, UMKM yang memperluas jangkauannya ke seluruh Indonesia dengan 1.500 karyawan dengan kemitraan JNE.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved