Subsidi Motor Listrik Adalah Era Baru Green Economy

ERA baru green economy menjadi topik yang hangat diperbincangkan bagi banyak negara di dunia. Bahkan, konsep besar mengenai green economy ini menjadi salah satu rekomendasi kebijakan yang dibahas pada Forum G20-B20 di Bali, beberapa waktu yang lalu. 

Green Economy, jika dikutip dari United Nations Environment Programme (UNEP), yang mengusung  konsep ekonomi rendah karbon, penghematan sumber daya dan inklusifitas sosial. 

Ini juga akan diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perindustrian, dengan program subsidi motor listrik. Program ini akan mendorong masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraaan berbahan bakar konvensial menjadi kendaraan listrik. 

Baca juga: Ini Kriteria Penerima Insentif Rp 7juta Konversi Motor Listrik

Ketua Bidang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya) Sandi Rahmat Mandela berpendapat program subsidi motor listrik ini akan merangsang industri kendaraan listrik dalam negeri untuk tumbuh dan ambil bagian dalam transformasi besar ini. 

“Selama ini, kita hanya menjadi penonton saja, dengan program ini Industri otomotif produsen kendaraan listrik anak bangsa harus ambil bagian.” 

“Industri kita siap, sumber daya kita siap, tenaga kerja kita juga siap, kita punya industri rumahan dan UMKM yang mampu ambil bagian dalam era baru ini, keberpihakan subsidi motor listrik harus berada di tangan pengusaha nasional.”  tambah Sandi. 

HIPMI Jaya memiliki ribuan anggota yang bergerak di berbagai sektor termasuk kendaraan listrik, Sandi Rahmat Mandela mengatakan HIPMI Jaya siap menjadi kolaborator bagi kementerian perindustrian untuk mendsitribusikan program ini tepat sasaran dan sepenuhnnya berpihak bagi pengusaha nasional. 

“HIPMI Jaya adalah anak kandung bangsa, kita siap bersama membersamai pemerintah dalam membangun industri baru ini.” tutup Sandi. 

Harapannya, ke depan kendaran listrik yang mendominasi jalanan di Indonesia, adalah kendaraan listrik produksi dalam negeri. Dengan seluruh sumber daya yang memadai dan keberpihakan kebijakan nasional terhadap pengusaha nasional. Bukan tidak mungkin cita-cita bersama tersebut dapat terealisasi. (RO/OL-1)