Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANALIS Utama Ekonomi Politik dari Laboraturium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor menilai langkah pemerintah pusat yang menghendaki pemerintah daerah untuk membentuk Dana Abadi Daerah (DAD) dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) cukup baik.
Menurutnya, pembentukan DAD dapat menjadi peluang bagi pemda untuk mendapatkan otonomi dalam mengelola dan mendistribusikan kembali pendapatan dari hasil daerah kepada masyarakat di wilayahnya. Itu terutama bermanfaat bagi daerah penghasil sumber daya alam.
"Hal ini menjadi peluang bagi pemda untuk membuat anggaran belanja yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing," kata Reyhan kepada Media Indonesia, Rabu (18/1).
Sedangkan bagi penduduk daerah tersebut, lanjutnya, DAD juga membuka kesempatan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana yang didapatkan dari hasil eksploitasi sumber daya alam.
Baca juga: Presiden Izinkan Pemda Tampung Silpa di Dana Abadi
Reyhan juga menilai DAD berbeda dengan Indonesia Authority Investment (INA) yang ada di pusat. DAD menurutnya bertujuan untuk memenuhi dan mengembangkan ekonomi daerah secara spesifik.
"DAD justru bisa membantu berbagai pembangunan, seperti infrastruktur, dan program bantuan sosial yang selama ini masih lebih terkonsentrasi dari anggaran pemerintah pusat," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendorong agar pemda bisa membentuk DAD dari SiLPA. Itu tidak terlepas dari data terkait APBD yang ia temukan pada akhir tahun lalu. Hingga hari terakhir di Desember, uang daerah yang masih mengendap di perbankan tercatat sebesar Rp123 triliun.(OL-5)
Jokowi mengajak pemda membentuk dana abadi untuk menampung Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sehingga bisa mudah digunakan untuk keperluan daerah.
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved