Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan seluruh menteri dan kepala lembaga negara untuk memfokuskan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 kepada program-program prioritas dan produktif.
Arahan tersebut ia sampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/1).
"APBN 2023 harus fokus menyelesaikan prioritas nasional baik yang berkaitan dengan penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem dan juga ketahanan pangan serta agenda menjelang pemilu," ujar Jokowi.
Di samping itu, Kepala Negara juga mendorong transfer ke daerah termasuk dana desa betul-betul digunakan secara tepat guna dan tepat sasaran. Oleh karena itu, seluruh menteri terkait diminta melakukan pendampingan dan pengawasan kepada daerah-daerah.
"Sampaikan bahwa ini dana ini harus memacu ekonomi daerah. Jangan sampai dananya ditransfer tapi tidak memberikan efek memacu ekonomi di daerah," tuturnya.
Baca juga: Defisit APBN 2022 2,38% Terhadap PDB
Program-program yang dijalankan dengan APBD, sambung Jokowi, juga harus sinkron dengan agenda prioritas nasional. Kegiatan di daerah harus fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, penguatan ekspor dan investasi.
"APBD harus sinkron dengan APBN. Sinkron dengan prioritas nasional yang telah bolak-balik saya sampaikan, terutama berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, ekspor dan dengan investasi," tukas mantan wali kota Surakarta itu.(OL-5)
Kondisi perekonomian global telah memengaruhi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Hal itu terlihat dari pendapatan negara pada Mei 2024 dibanding dengan Mei 2023
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Konferensi Pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTA, 2 Januari 2024, menyampaikan kinerja positif APBN 2023.
Dana tersebut sebagian besar digelontorkan untuk memperluas kesempatan belajar serta meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.
Realisasi tersebut dinilai merupakan capaian positif lantaran berada jauh di bawah desain defisit yang sebelumnya
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Oktober 2023 mencatatkan defisit sebesar Rp700 miliar, setara 0,003% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kinerja belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Juli 2023 terealisasi Rp1.020,4 triliun atau terserap 45,4% dari pagu anggaran belanja pemerintah pusat.
KPK memaparkan 10 modus korupsi yang kerap terjadi di daerah, mulai dari suap pengadaan barang dan jasa hingga jual beli jabatan di lingkungan ASN.
ABPEDNAS gelar Jaga Desa Awards 2026 di Jakarta sebagai apresiasi transparansi tata kelola keuangan desa dan sinergi dengan Kejaksaan RI.
Transformasi digital desa melalui platform DIGIDES terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa 2026.
Penurunan kemiskinan di Indonesia melambat. Simak analisis mengapa kepemimpinan ekosistem dan tata kelola lebih krusial daripada sekadar besaran anggaran.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama, menilai pemanfaatan dana desa untuk pengendalian tuberkulosis (TB) tetap relevan dan tepat sasaran.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved