Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ASOSIASI Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) menggelar Pendidikan Lanjutan bagi para kurator dengan mengangkat tema “Pandangan dari Sisi Ekonomi dan Hukum Kepailitan 2022 dan Prediksi 2023,“ di JW Marriot Hotel, Kuningan, Jakarta, Selatan, Rabu (14/12). Tema ini diangkat untuk juga mempersiapkan anggota AKPI menghadapi persiapan proyeksi ekonomi 2023.
Sekjen AKPI Nien Rafles Siregar menegaskan, pihaknya sengaja memilih tema Outlook Ekonomi 2023 dalam konteks Hukum Kepailitan untuk membantu anggota AKPI lebih siap menghadapi tahun 2023 yang akan datang.
"Membicarakan situasi ekonomi 2023 tentu bukan untuk menakut-nakuti tetapi membuka wawasan bersama terkait situasi ekonomi kita perkiraannya akan seperti apa. Hal ini sangat penting bagi para kurator tentunya sehingga mampu menjalankan profesinya lebih profesional lagi," kata Nien.
Kurator dalam hal ini lanjut Nien perlu mendengar lebih banyak dari para pelaku usaha dan ekonom terkait kondisi perekonomian Indonesia di masa datang.
"Dengan begitu kami berharap anggota AKPI menghadapi dan memasuki tahun 2023 nanti dengan lebih profesional lagi, lebih berintegritas sehingga memberikan kontribusi terbaiknya pada bangsa dan negara," tukas Nien.
Hadir sebagai narasumber adalah VP Corporate Remedial & Rocovery BNI Bernardus Sembiring, Peneliti Badan Analisis Informasi dan Kebijakan KADIN Indonesia Dita Nurul Aini Mustika Dewi, dan Ketua Dewan Sertifikasi AKPI GP Aji Wijaya, dengan moderator Sekjen AKPI Nien Rafles Siregar. Acara Pendidikan Lanjutan ini dibuka secara resmi oleh Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Santun M. Siregar dan Ketua Umum AKPI Imran Nating.
Baca juga : Bahlil Yakin Target Investasi Rp1.200 Triliun Dapat Tercapai
Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Santun M. Siregar menyampaikan apresiasi pada AKPI yang terus berkomitmen meningkatkan profesionalitas para kurator di Indonesia. "
Pendidikan lanjutan adalah bagian penting untuk memastikan peningkatan kapasitas, kompetensi, integritas dan profesionalisme kurator di Indonesia karena perannya yang sangat vital pada urusan kepailitan dan PKPU. Kurator adalah juga mitra pemerintah yang diharapkan makin meningkat kualitas dan profesionalismenya," ungkap Siregar.
Ketua Umum AKPI Imran Nating menambahkan diselenggarakannya Pendidikan Lanjutan Kurator ini dalam rangka membekali anggota AKPI supaya lebih siap memberikan kontribusi terbaik pada dunia usaha di Indonesia.
"Sehingga kurator juga memiliki paradigma dunia usaha dan ekonomi secara lebih baik lagi. Itu artinya AKPI melihat ada urgensi untuk nenjaga keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan profesi kurator itu sendiri," jelas Imran.
Ketua Panitia Pendidikan Lanjutan AKPI Berlian Simbolon menegaskan agenda ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas serta memperluas wawasan para anggota AKPI.
"Hal ini tentu saja merupakan bentuk dukungan AKPI mempersiapkan SDM Kurator yang makin bagus kualitas dan kapasitasnya untuk mendukung iklim investasi yang sehat dan baik di Indonesia. Kesempatan ini juga adalah wadah sosialisasi yang baik kepada stake holder supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Tentu ini sangat positif," pungkas Berlian. (OL-7)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Jeni memang tercatat sebagai pemegang gelar Puteri Indonesia Riau 2024. Namun, posisi tersebut dinilai membawa tanggung jawab besar.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
Awalnya, hakim bertanya soal Edi yang disebut juga terkena cairan saat menyiram Andrie Yunus. Kemudian, saat hakim menanyakan mana Terdakwa I, Edi tampak melamun.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Prof Harris menegaskan pentingnya melampaui dogma hukum klasik dan mendorong algoritma dapat digugat secara hukum demi keadilan korban
VIDEOGRAFER Amsal Christy Sitepu mempertanyakan kasus dugaan korupsi video profil desa di Kabupaten Karo yang menjeratnya
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved