Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI BUMN Erick Thohir mengatakan, BUMN siap untuk menjadi pembeli siaga (off taker) bahan-bahan keputuhan pokok pada tahun depan. Hal tersebut dilakukan untuk mengamankan rantai pasok bahan pangan yang diperkirakan masih terganggu di 2023.
"Bulog bisa menjadi pembeli bahan pangan pokok dari petani yang diputuskan pemerintah, misalnya padi, jagung, tebu. Ini menjadi upaya mengamankan rantai pasok pangan," ujar Erick dalam keterangannya, Selasa (6/12).
Untuk menjadi off taker itu, Erick menegaskan perlu ada penugasan yang jelas dari pemerintah terhadap BUMN. Penugasan tersebut diperlukan agar para pejabat tinggi di BUMN pelaksana off taker tidak khawatir atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada mereka. "Bulog dapat menjadi stabilisator (harga), dimana ketika dia mengambil barang bahan pokok, ternyata ketika harus dikeluarkan, malah tidak bisa keluar," ucapnya.
"Harga pada saat pembelian lebih tinggi dibandingkan pada saat akan dikeluarkan. Sehingga dikhawatirkan menjadi kerugian negara. Padahal konsepnya berbeda," lanjut Erick.
Menteri BUMN menekankan mekanisme pelaksanaan fungsi off taker harus diatur dengan harapan ada dana besar. Dana itu bakal disimpan di Perhimpunan Bank - bank Milik Negara (Himbara) dengan bunga kecil. Dengan dana itu, BUMN pelaksana fungsi off taker menyerap bahan pangan pokok dari petani, kapan pun, baik pada saat harga naik maupun turun.
"Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengamankan rantai pasok pangan. Ini penting karena kondisi rantai pasok dunia masih terganggu di tahun depan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menteri BUMN menjelaskan, tingginya potensi inflasi pada tahun depan dapat disebabkan oleh dua sumber, yaitu tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan melonjaknya harga pangan.
Karena itu, menurutnya, BUMN harus membantu kementerian lain mengintervensi kebutuhan pangan yang naik turun. Tetapi, tetap dengan penugasan yang jelas, mana orientasi pasar dan mana penugasan yang memang bukan pasar.
"Salah satu mekanisme yang didorong adalah bagaimana ada dana besar ditaruh di Himbara dengan bunga rendah, lalu ID Food dapat ditugaskan sebagai market, dan Bulog sebagai stabilisator,” pungkas Erick. (OL-15)
INDEPENDENSI direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai semakin tergerus seiring kuatnya intervensi politik dalam proses penunjukan jabatan strategis.
Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali meluncurkan kegiatan CSR & PDB Awards.
PEMERINTAH mulai membuka rekrutmen nasional 35.476 posisi yang akan ditempatkan dalam pengelolaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih.
DI tengah percepatan transformasi bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aspek risiko hukum kini menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan.
Namun, rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari pihak swasta ke BUMN mendapat tanggapan skeptis dari kalangan petani.
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved