Dunia Usaha Keberatan dengan Kebijakan Zero ODOL

ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan keberatan dengan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) truk yang mulai berlaku pada Januari 2023. Sebab, ongkos bisnis bakal bertambah namun tak ada kebijakan transisi yang dapat meringankan pelaku usaha.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia: Mengelola Ketidakpastian Ekonomi di Tahun Politik di Jakarta, Senin (5/12).

"Kebijakan ini tidak ada transisi seperti kendaraan listrik yang diberikan insentif. Padahal logistik ini adalah urat nadi, tapi dibiarkan begitu saja. Kami melihat ini ada motif politik juga, listrik itu kita tahu lah siapa pemainnya. Tapi kalau ODOL ini tidak ada, jadi ya dibiarkan saja. Ini akan berimbas juga ke masyarakat. Karena harga akan naik," ujarnya.

Kebijakan zero ODOL digagas oleh Kementerian Perhubungan dan akan berlaku mulai 1 Januari 2023. Ini akan diberlakukan secara bertahap di seluruh jalan tol dan non tol nasional. Nantinya pelarangan ODOL juga akan berlaku di pelabuhan laut maupun penyebrangan.

Hariyadi mengatakan, pelarangan ODOL juga akan berimbas pada derasnya impor barang-barang industri. Ini dinilai akan bertolakbelakang dengan upaya pemerintah yang mendorong penguatan produk dalam negeri.

"Industri keramik, misalnya, mereka mengilustrasikan kalau kapasitas (truk pengangkut) diturunkan, maka ongkos akan naik. Misal, dengan zero ODOL, ongkos keramik 1 meter persegi sebesar Rp5.000 untuk di Pulau Jawa. Kalau dibandingkan dengan impor dari Tiongkok, yang barang itu langsung sampai ke pelabuhan, hanya Rp1.800 per 1 meter persegi keramik," kata Hariyadi.

"Jadi ODOL ini kami minta perhatian pemerintah, kita mau menerapkan ODOL tapi tidak ada fase transisi. Kita tidak diberikan jalan bagaimana menuju zero ODOL. Ini akan menimbulkan kekacauan di tahun depan. Jadi truk yang biasanya bisa angkut 6 ton, sekarang hanya boleh 3 ton. Jadi yang biasa 1 truk, sekarang mesti 2 truk. Jadi ketidakpastian ekonomi di tahun politik itu ya seperti itu,"