Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Jelang agenda utama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November mendatang, Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) terus melakukan persiapan untuk memastikan layanan dan pasokan energi berjalan aman.
Kesiapan itu di antaranya memastikan seluruh titik suplai, yakni terminal bahan bakar minyak (BBM), terminal elpiji, dan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) dalam kondisi optimal.
"Kami memastikan stok di titik suplai dan lembaga penyalur seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), outlet elpiji, SPBU nelayan, dan pengisian pesawat udara semua stoknya aman," ungkap Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution dalam keterangannya, Jumat (11/11).
Kebutuhan BBM dan elpiji selama G20 menjadi layanan yang diprioritaskan. Di Bali sendiri Pertamina Patra Niaga akan menyiagakan seluruh lembaga penyalurnya, diantaranya 205 SPBU reguler, 133 pertashop, empat SPBU nelayan, 3 SPBU kompak, dan dua titik lembaga penyalur SPBU Satu Harga. Begitu pula dengan elpiji, 18 Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), 102 agen elpiji subsidi, dan 22 agen elpiji non subsidi siap memenuhi kebutuhan masyarakat, restoran, dan perhotelan.
“Sebelum, saat, dan setelah G20, akan banyak mobilisasi dan kebutuhan energi di Bali. Kami terus build up (mengisi) stok BBM dan elpiji. Seluruh produk energi kami terus siagakan agar ketahanan stoknya tinggi, mengingat cuaca saat ini juga harus diantisipasi,” kata Alfian.
Selain itu, untuk kebutuhan bahan bakar pesawat atau avtur juga menjadi layanan prioritas. Pertamina Patra Niaga akan melayani kebutuhan avtur pesawat penumpang umum maupun pesawat perwakilan delegasi negara-negara G20.
Pada saat KTT, diperkirakan ada peningkatan konsumsi avtur di Bandara Ngurah Rai Bali sekitar 3%, namun puncak peningkatan konsumsi Avtur diperkirakan terjadi pada 17 November saat kepulangan dengan estimasi konsumsi meningkat hingga 25% dari konsumsi normal. “Untuk memastikan kebutuhan Avtur aman, kami akan tambah tanker dan prioritaskan sandar dan bongkar untuk produk avtur. Pengaturan pekerja dan menambah truk refuelling juga akan dilakukan," jelas Alfian.
Sarana dan fasilitas Pertamina untuk layanan avtur berada di beberapa bandara penyangga disekitar Bali, antara lain Juanda Surabaya, Abdurahman Saleh Malang, Blimbingsari Banyuwangi, Lombok Praya, dan Bandar Udara Komodo. “Seluruh sarfas Pertamina di bandara pendukung ini akan kami operasikan 24 jam selama G20,” tambahnya.
Kemudian, perhelatan G20 yang kental dengan nuansa penggunaan energi yang lebih baik dan lebih ramah lingkungan, Pertamina Patra Niaga mendukung hal tersebut dengan menghadirkan Green Energy Station (GES), SPBU ramah lingkungan yang dalam operasinya didukung oleh PV solar system.
Saat ini ada 57 SPBU GES yang sudah dan sedang dipersiapkan beroperasi di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Buleleng.
Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan tiga stasiun pengisian daya untuk mobil dan bus listrik, dan tujuh battery swapping station atau stasiun penukaran baterai untuk motor listrik yang sudah beroperasi dan siap digunakan untuk kebutuhan pengisian kendaraan listrik di Bali. (OL-12)
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
DI tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa aksi nyata tidak lagi dapat ditunda.
Di salah satu stasiun pengumpul migas, Nadia Silvia menjalankan tugasnya sebagai operator di Stasiun Pengumpul Bambu Besar Pertamina EP Field Subang.
PT Pertamina mengapresiasi dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan Elpiji. Hal itu dilakukan melalui sinergi bersama aparat penegak hukum.
Jaksa Penuntut Umum menuntut lima terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan hukuman penjara antara 6 hingga 12 tahun
Pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan penyesuaian harga tersebut kepada publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved