Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk 'mengeman-eman' Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah situasi sulit seperti sekarang.
"Saya selalu sampaikan kepada Bu Menkeu. Bu, kalau kita punya uang di APBN, dieman-eman. Dieman-eman itu dijaga, digunakan hati-hati," ujar Jokowi dalam UOB Economic Outlook 2023 di Jakarta, Kamis (29/9).
Ia memerintahkan bendahara negara untuk memanfaatkan setiap rupiah dengan saksama. Jangan sampai anggaran dikeluarkan secara jor-joran.
"Karena kita tidak boleh berpikir uang hanya untuk hari ini dan tahun ini. Kita harus lihat tahun depan seperti apa," sambungnya.
Kepala negara mengaku khawatir dengan ketidakpastian ekonomi yang masih terus melanda dunia. Berdasarkan informasi dari banyak pengamat internasional, situasi ekonomi tahun depan akan lebih gelap.
"Semua pengamat internasional menyampaikan tahun depan lebih gelap," ucap Presiden.
Baca juga: Presiden: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Tiga Bisa Capai 6 Persen
Pada agenda G7 yang dihelat Juni lalu, Jokowi mengatakan para pemimpin negara yang hadir juga menyuarakan ketakutan mereka. Semua negara mengeluhkan persoalan yang nyaris serupa, mulai dari krisis energi, krisis pangan hingga finansial.
"Dari situ saya bisa simpulkan bahwa semua sulit. Sama seperti ketika saya bertemu Presiden Zelenskyy dan Presiden Putin. Mereka bilang perang tidak akan berhenti besok, bulan depan atau tahun depan. Artinya, ini tidak jelas. Negara kita perlu endurance yang panjang," tuturnya.
Kendarti demikian, ia masih bersyukur karena kondisi perekonomian Tanah Air masih lebih baik dibandingkan semua negara G7 atau bahkan G20. Jokowi menyebut tidak ada negara anggota G20 yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih baik dari Indonesia.
"Coba dicari negara G20 yang tumbuh di atas 5%. Kita ini yang tertiggi di G20," papar mantan wali kota Surakarta itu.
Dari segi nilai tukar, rupiah juga cenderung masih cukup kuat dibandingkan mata uang negara-negara lain.
"Ini yang harus kita syukuri dan kita memang masih perlu kerja keras dalam jangka panjang," pungkasnya.(OL-5)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
RIBUAN warga dari berbagai daerah beramai-ramai memet (memanen) ikan di kolam Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Minggu (21/7).
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved