Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selama ini digunakan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), dinilai perlu dialihkan untuk tujuan yang jauh lebih produktif. Seperti disektor pendidikan dan kesehatan.
Mantan Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro menyatakan, pengalihan subsidi BBM jauh lebih bermanfaat.
"Sudah saatnya Indonesia menatap cara APBN produktif yang lebih baik. Bantuan harus bersifat tepat sasaran seperti ke sektor pendidikan, kesehatan, dan lainnya,” kata Bambang dalam sebuah diskusi daring yang dikutip Minggu (25/9)
Bambang mencontohkan subsidi bbm bisa dialihkan untuk mendukung energi bersih serta terbarukan. Pengalihaan dalam bentuk insentif.
“Subsidi energi berbahan dasar fosil harus dikurangi dan diarahkan untuk energi bersih serta terbarukan. Perlu adanya dukungan dari pemerintah berupa insentif, untuk menarik pihak swasta dalam berinvestasi di energi bersih,” ujarnya.
Dosen dan peneliti INDEF, Berly Martawardaya berpendapat bahwa subsidi BBM selama ini sangat melenceng dari fungsi distribusi dari APBN.
“APBN dari fungsi distribusi adalah untuk melindungi masyarakat yang lemah,” tuturnya.
Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas menyatakan bahwa dalam segala permasalahan yang menyangkut dengan BBM ini, sebenarnya masyarakat sangat percaya bahwa Presiden Jokowi mampu mengatasinya.
“Masyarakat memiliki kepercayaan tinggi bahwa presiden dapat mengatasi masalah BBM. Kesadaran tentang krisis global cukup baik di tingkat masyarakat. Namun, masyarakat masyarakat memiliki kepercayaaan cukup tinggi terhadap kemampuan pemerintah,” ungkapnya. (OL-13)
Baca Juga: BLT BBM Bentuk Keberpihakan Pemerintah kepada Rakyat Secara ...
Masih banyak nelayan yang terkendala, dalam hal mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Erick menuturkan, masih akan menunggu
Saat ini uji coba QR code pertalite sudah dijalankan di 41 kota/kabupaten dan akan segera diperluas di seluruh wilayah Indonesia.
Program penyaluran bansos akan diteruskan. Akan tetapi, akan ditata kembali data para penerima, sehingga bantuan yang disalurkan tepat sasaran.
Program Subsidi Tepat yang dijalankan PT Pertamina (Persero) dengan mekanisme kode QR atau full QR code diberlakukan di 234 kota/kabupaten seluruh Indonesia.
Perluasan uji coba transaksi BBM bersubsidi menggunaan QR Code Subsidi Tepat akan digelar di kota/kabupaten di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, dan Papua.
PT Pertamina (Persero) terus melanjutkan inisiatif pendaftaran Program Subsidi Tepat sebagai langkah awal penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran.
PULUHAN mantan penghuni rusunawa di Kabupaten Jepara tak bisa menutupi bahagiaannya. Sebab, lewat program bantuan Tuku Lemah Oleh Omah yang digagas Ganjar mereka bisa punya rumah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved