Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PASCA-pandemi Covid-19 berkepanjangan, perekonomian dalam negeri maupun dunia mengalami pelambatan. Kini menyusul sudah mulai meredanya kasus Covid-19, pemerintah perlu untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional agar lebih cepat bangkit.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengatakan, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk pemulihan ekonomi nasional adalah melalui percepatan peningkatan belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
Mengutip data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Gus Muhaimin menyebutkan bahwa pada 2022, alokasi belanja barang dan jasa serta modal pemerintah kurang lebih sebesar Rp1.000 triliun.
Dari angka tersebut, sebesar 40% atau Rp400 triliun berpotensi digunakan untuk pembelian produk dalam negeri dan produk UMKK. Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi bahwa jika potensi tersebut direalisasikan dalam Semester I Tahun 2022, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,7%.
Pada 30 Maret 2022 lalu, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMKK) dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
Gus Muhaimin mengatakan bahwa program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebenarnya merupakan program yang telah lama digaungkan pemerintah sejak Tahun 2009, dimana Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
”Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada setiap instansi pemerintah agar memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri atau PDN sesuai dengan kewenangannya,” kata Muhaimin.
Pernytataan Gus Muhaimin disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam acara Seminar Nasional Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI (Ittama Setjen DPR) dengan tema ”Optimalisasi Pengawasan Terhadap Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sekretariat Jenderal DPR RI” di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Gus Muhaimin mengatakan bahwa implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dinilai dapat memberikan ruang bagi industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan sehingga mampu bersaing secara mandiri di pasar internasional.
”Dalam aspek untuk mengurangi ketergantungan pasar domestik terhadap produk impor, P3DN juga menjadi proteksi tambahan terhadap potensi pelemahan nilai tukar,” katanya.
Mengingat pentingnya memastikan program P3DN ini berhasil untuk dapat mendongkrak pemulihan ekonomi nasional, menurut Gus Muhaimin perlu dilakukan pengawalan, terutama atas implementasi dari Inpres Nomor 2 Tahun 2022.
"Memastikan agar komitmen bersama dari seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN untuk menganggarkan dan merealisasikan belanjanya untuk produk-produk dalam negeri dapat terwujud," jelasnya. (RO/OL-09)
Fatwa ini semakin memperkuat kedudukan fatwa sebelumnya, yaitu Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina
Produsen air minum dalam kemasan (AMDK) Le Minerale menegaskan bahwa pihakya merupakan perusahaan asli Indonesia dan tidak terafiliasi dengan Israel.
PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) baru 41 persen
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menilai pemerintah untuk tidak berat sebelah dalam memberikan instruksi pada pemerintah daerah (pemda) terkait penggunaan barang dalam negeri
PRESIDEN Joko Widodo mencermati penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota pada saat ini masih sekitar 41%. Karenanya, perlu ditingkatkan.
Gino Mariani mendaftarkan rekor MURI untuk merek sepatu kulit dengan model boots terlama yang masih diproduksi.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, pihaknya tidak perlu mengeluarkan peraturan baru untuk memberikan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) merilis data terbaru Indeks Bisnis UMKM untuk Triwulan II 2024 pada Kamis (1/8).
Tumbuhnya ekonomi kerakyatan berkat skala operasi lokal. Mereka cenderung merekrut tenaga kerja di lingkungan sekitar, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan di tingkat lokal.
PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Limau Field berkomitmen mendukung inisiatif-inisiatif kreatif yang lahir dari warga yang juga para pelaku UMKM di sekitar perusahaan.
Pertumbuhan kredit dan pembiayaan segmen UMKM mendorong peningkatan proporsi kredit UMKM secara kumulatif.
PT Ethos Kreatif Indonesia, UMKM yang memperluas jangkauannya ke seluruh Indonesia dengan 1.500 karyawan dengan kemitraan JNE.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved